Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan Pilihan

Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian

7 November 2019   21:35 Diperbarui: 8 November 2019   00:08 0 2 0 Mohon Tunggu...
Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian
Ilustrasi: Berdayakan sampah untuk mendukung pertanian organik Indonesia. Sumber: Dokpri

"Sepanjang Kementerian Pertanian tidak memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku utama pupuk organik. Maka mustahil target pemenunuhan subsidi 1 ton/tahun tercapai. Hal ini menjadi PR besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo" Asrul Hoesein, Direktur Green Indonesia Foundation Jakarta.

Salah satu syarat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bila ingin berhasil membuktikan profesionalismenya untuk melakukan loncatan pengembangan pertanian di Indonesia, lebih utama yang harus dilakukannya adalah memenuhi target produksi yang berqualitas dalam subsidi pupuk organik yang lalai dilaksanakan oleh pendahulunya.

Termasuk Mentan SYL sangat penting membekali ilmu dan pengetahuan tentang pupuk organik kepada tenaga penyuluh lapang pertanian (PPL) dan para petani itu sendiri. Karena selama ini, ditemukan dilapangan bahwa justru PPL juga minim pengetahuan tentang pupuk organik. 

Seharusnya petani dimampukan untuk memproduksi pupuk organik berbasis sampah organik dan limbah pertanian yang berlimpah.

PPL minim pengetahuan maka akhirnya petani tidak tertarik menggunakan pupuk organik. Padahal pupuk organik sangat menolong petani dalam menurunkan biaya produksi dan sekaligus meningkatkan hasil produksinya. 

Itulah kelebihan pupuk organik karena mengembalikan unsur hara tanah yang hilang akibat pupuk kimia. Termasuk salah satu sebab Indonesia masih impor beras, karena belum mengembangkan pertanian organik. 

Hanya pertanian organik yang mampu melawan impor beras dan jenis produk tanaman pangan lainnya.

Perlu diketahui bahwa pemenuhan subsidi pupuk organik selama ini gagal total, semua Menteri Pertanian selama ini, belum ada yang berhasil memenuhi target subsidi pupuk organik. 

Termasuk kualitas dari pupuk organik subsidi itu sendiri, nyaris tidak memenuhi standar SNI Pupuk Organik Indonesia. Ini salah satu peluang sekaligus ancaman bagi Mentan SYL. 

SYL harus cermat menelisik masalah pupuk organik tersebut. Jangan percaya dulu bawahan yang memberi informasi subyektif, telisik di lapangan.

Belum ada Menteri Pertanian yang fokus menangani sampah organik menjadi bahan baku utama produksi pupuk organik. Petani lebih orientasi pada pupuk kimia saja. Akhirnya petani tidak mengenal dan merasakan manfaat ganda pupuk organik. 

Pupuk organik yang ada, hanya mengandalkan kotoran hewan (kohe) sebagai bahan baku utama. Padahal kohe hanya sebagai stimulan agar pupuk organik tersebut memenuhi standar kelayakan.

Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian A. Amran Sulaiman yang mempunyai target 1 juta ton/tahun. Hanya mampu memenuhi subsidi pupuk organik kurang dari 400 ribu ton/tahun. 

Kegagalan pemenuhan subsidi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Menteri Pertanian SYL pada Periode kedua pemerintahan Jokowi. 

Paling parah dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau Jaktranas Sampah, Kementan tidak masuk atau tidak dimasukkan di dalamnya. Padahal Kementan sangatlah penting dan strategis untuk ikut mengurai masalah sampah organik dalam kaitannya pemenuhan subsidi pupuk organik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Makanya Jaktranas Sampah harus direvisi dan Mentan harus proaktif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2