Kepala Daerah Harus Prioritaskan Ruang Terbuka Hijau

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada skala lokal, regional, nasional dan global, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. 

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan alam, seperti di sungai, laut, hutan, atmosfer, air, tanah, sampah, dan seterusnya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Krisis lingkungan hidup global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenal dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. 

Pada ahirnya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Inilah awal semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang. 

Oleh karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

Bencana demi bencana selalu mendera kota-kota di Indonesia. Seakan bumi ini sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Bisa jadi karena manusia sudah tidak peduli lagi terhadap bumi dimana kita berpijak dan menikmatinya. 

Kita harus kembali menengok lingkungan sekitar apakah masih tersisa nuansa hijau alamnya. Kota hijau yang berkelanjutan adalah kota yang menjaga karakter alam, bebas dari sampah, ketersediaan air bersih, udara segar, tempat rekreasi, iklim mikro yang nyaman dan beragam keanekaragaman hayati. 

Hakikat membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah menghadirkan lingkungan alam untuk keseimbangan ekosistem dan meningkatkan estetika kota. Ingat bahwa bumi adalah saudara kembar manusia.

Ilustrasi: Lapangan Merdeka Watampone, Sulawesi Selatan (BonePos.Com)

Lalu Dimana Peran dan Kepedulian Kita ?

Untuk merealisasikan RTH 30% perlu perencanaan berdasarkan potensi alam, keseriusan pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota seluruh Indonesia, pemangku kepentingan (stakeholder), dan partisipasi masyarakat, masyarakat yang berwawasan lingkungan atau masyarakat bergaya hidup hijau (green style).

Kepala daerah (Baca: gubernur, bupati dan walikota), perlu segera berbenah untuk memprioritaskan membangun dan mempertahankan kawasan hijaunya, agar jangan sampai minus 30% dari aturan yang ada dalam regulasi. Pembangunan dan pengembangan RTH harus tercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak boleh main-main dalam perencanaannya, harus serius, fokus dan konsisten mempertahankan dan mengembangkan ruang hijau tersebut.