Pagi tadi dirumah saya di daerah wua-wua Kendari tiba – tiba kedatangan tamu seorang keluarga yang juga pejabat Kadis disalah satu SKPD di Kabupaten Buton Utara. Panjang kami berdiskusi soal kondisi pemerintahan di Buton Utara. Dia mengeluhkan makin parahnya perilaku korupsi dilingkup Pemda Buton Utara dan hampir semua pejabat susah untuk melepaskan diri dari aroma itu.
Yang menarik perhatian saya adalah cerita tentang turunnya Tim Ditjen PUM Kemendagri tanggal 1 s/d 2 Oktober 2014 yang lalu. Tim ini turun konon dalam rangka memproses usul pemindahan Ibu Kota Kab. Buton Utara dari Buranga ke Ereke. Dalam rangka kedatangan Tim Kemendagri tersebut, setiap SKPD dimintai minimal Rp. 10 juta, terpaksa Kadis atau Kepala SKPD harus memutar otak untuk itu jika tidak ingin kehilangan jabatan, bahkan ada yang menggunakan dana lauk pauk SKPD agar bisa menyumbang untuk bayaran Tim Kemendagri tersebut.
Dana hasil sumbangan para Kepala SKPD ini diserahkan kepada Darwin Kunu mantan Kadishub Buton Utara yang baru sebulan lalu keluar dari penjara akibat korupsi perencanaan proyek dermaga buton utara, dia merupakan orang kepercayaan Bupati Buton Utara. Dari hasil bincang-bincang para Kepala SKPD uang ratusan juta rupiah yang dikumpulkan dari para Kepala SKPD itulah yang dibagikan kepada anggota Tim Ditjen PUM Kemendagri oleh Darwin Kunu melalui Eko Harianto Ketua Tim Evaluasi yang turunkan di Buton Utara.
Dari penuturan yang ia dengar langsung dari Ass. 1 Pemda Buton Utara Zaetu Ampo, SH, bahwa bukan hanya Tim Ditjen PUM yang turun yang sudah dieksekusi tapi katanya Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah dieksekusi oleh Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah saat bertandang ke Jakarta dengan Gubernur Sultra Nur Alam beberapa waktu lalu.
Konflik Ibu kota kabupaten Buton Utara hingga saat ini tak kunjung berakhir, Mendagri Gamawan Fauzi sudah 5 (lima) kali memberikan teguran dan instruksi agar Bupati Buton Utara segera memfungsikan Buranga sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton Utara sesuai tuntunan perundang-undangan, tapi tak pernah diindahkan, namun akhir-akhir ini Mendagri diam, lalu tanggal 1 Oktober 2014 tanpa ada proses dari bawah tiba-tiba muncul Tim Evaluasi Kemendagri di Buton Utara untuk memindahkan Ibu Kota dari Buranga ke Ereke. Jadi pertanyaan memang, kenapa Mendagri Gamawan Fauzi tiba-tiba harus menjilat kembali ludah yang sudah terbuang…?
