Berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) terjadi pengurangan nilai sebesar 10 poin di mayoritas provinsi di Indonesia yang berarti petani mengalami defisit pendapatan daripada tahun 1997. (Badan Pusat Statistik, 1999:488-493). NTP sendiri merupakan perhitungan yang menghitung harga produksi petani dan harga konsumsi petani yang berguna untuk mengetahui kesejahteraan para petani.
Menurut Soleh Solahudin dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Pertanian Era Reformasi”, terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang pertanian.
Dia membagi masalah dan tantangan tersebut menjadi dua sumber utama yaitu eksternal (dari luar Indonesia) dan internal (dari dalam Indonesia) (Solahudin, 2018: 4-8).
Tantangan eksternal tersebut berupa liberalisasi ekonomi, dan globalisasi ekonomi. Sedangkan tantangan yang berasal dari internal seperti dinamika SDM, keterbatasan SDA, praktik Oligopoli, dan perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan politik.
Pemerintahan Pasca Orde Baru dari Presiden BJ Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencoba beberapa kebijakan untuk mendongkrak kondisi petani di Indonesia namun kebijakan-kebijakan tersebut kerapkali terbentur dengan kesepakatan dengan IMF (International Monetary Fund) dan juga praktik KKN seperti kasus BULOGATE sehingga implementasi kebijakan sering tidak sesuai yang diharapkan.
Peran Partai Politik dalam Usaha Menyejahterakan Kaum Petani
Dalam menjalankan fungsinya tentu partai politik perlu memperhatikan masyarakat yang menjadi sumber pemilih guna mencapai tujuan partai mereka.
Cara untuk menarik minat masyarakat untuk memperkenalkan atau pun mendorong untuk memilih partai mereka ketika pemilihan umum dengan membuat program-program yang dianggap mampu menyejahterakan masyarakat apalagi mayoritas pemilih di Indonesia merupakan kalangan menengah kebawah dan adanya krisis moneter yang membuat kesejahteraan menjadi tujuan utama di banyak masyarakat ketika itu.
Merujuk dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tiap partai yang sudah ada pada masa awal Reformasi hanya beberapa partai yang mengemukakan secara terbuka diantaranya adalah Partai Keadilan Sejarahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDIP.
Melihat hal tersebut nampak bahwa persoalan mengenai petani bukanlah fokus utama dari kebanyakan partai pada masa Reformasi ini. Alih-alih merujuk pada satu hal dalam AD/ART kebanyakan partai hanya menyebut hal-hal yang berifat umum seperti masyarakat umum.
Hal ini makin memperlihatkan partai-partai di masa Reformasi memang mencoba untuk meraih dukungan semua golongan tidak hanya pada golongan tertentu.
