Ribuan kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dalam rantai penyediaan makanan, mulai dari dapur penyedia hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
2. Ketidaktransparanan Informasi
Alih-alih membuka data dan melakukan investigasi menyeluruh, muncul justru upaya meredam dan menutup-nutupi. Hal ini berbahaya bagi demokrasi yang sehat, karena publik kehilangan akses informasi yang benar.
3. Akuntabilitas yang Kabur
Hingga kini, pertanyaan terbesar masih belum terjawab: siapa yang bertanggung jawab atas ribuan siswa yang menjadi korban? Apakah penyedia lokal, pengawas lapangan, atau justru kementerian terkait?
"Zaman Edan" dan Cermin Peradaban
Antropolog Andang Subaharianto dalam tulisannya di Kompas.com menyebut fenomena ini sebagai bagian dari "zaman edan" sebagaimana pernah disindir pujangga Ranggawarsita dalam Serat Kalatida (1860).
Bangsa yang kerap menyebut dirinya beradab dan adiluhung ternyata bisa terjebak dalam praktik yang justru jauh dari prinsip kemanusiaan. Menyembunyikan keracunan massal sama halnya dengan "menyembunyikan bangkai di bawah karpet". Pada akhirnya, bau busuk tetap akan tercium.
Jalan Keluar: Reformasi Tata Kelola MBG
Agar program MBG tidak menjadi "Makan Berisiko Gratis", sejumlah langkah strategis perlu dilakukan:
- Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi MBG, dari dapur, penyedia bahan baku, hingga pengawasan di sekolah.
- Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam pengawasan, bukan hanya laporan internal birokrasi.
- Transparansi data keracunan dan perbaikan standar kualitas makanan agar sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan.
- Penegakan akuntabilitas dengan jelas: siapa yang salah harus bertanggung jawab, baik secara administratif maupun hukum.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. Ia dirancang untuk mencetak generasi sehat dan cerdas. Namun, realitas keracunan massal dan isu "perjanjian rahasia" telah mengubahnya menjadi momok menakutkan.
Jika negara ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka satu-satunya jalan adalah transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memperbaiki tata kelola. Sebab, dalam relasi negara dan warga negara, kejujuran adalah fondasi utama. Tanpa itu, program mulia apa pun bisa berubah menjadi horor.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
