Haji 2025: Antara Transformasi dan Kekacauan

Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa setiap alur pelayanan---mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan---disimulasikan terlebih dahulu bersama mitra Saudi sebelum jamaah diberangkatkan.

Digitalisasi data jamaah secara real-time menjadi kebutuhan mendesak. 

Data kesehatan, logistik, dan kebutuhan khusus jamaah harus dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk mencegah kekeliruan teknis yang fatal. 

Diplomasi aktif dan terencana antara Indonesia dan Arab Saudi pun tak kalah penting, termasuk dalam merancang perjanjian bilateral jangka panjang guna menjamin kualitas layanan ibadah haji.

Tidak kalah penting, percepatan revisi regulasi dan pengawasan dana haji harus menjadi prioritas. 

Undang-undang Haji dan tata kelola keuangannya perlu diperbarui agar mampu mengakomodasi tantangan baru, termasuk dalam menghadapi proyek ambisius Saudi, Neom 2030, yang menargetkan peningkatan jumlah jamaah hingga lima juta orang setiap tahun.

Haji memang bukan wisata religi biasa. Ini adalah ibadah massal skala global yang menuntut kombinasi antara kesiapan spiritual dan manajemen logistik kelas dunia. 

Tahun 2025 menjadi pelajaran mahal bagi Indonesia: bahwa niat baik dan inovasi saja tidak cukup, tanpa disertai kesiapan teknis, kecermatan manajemen, dan ketegasan dalam pengambilan keputusan.

Semoga ke depan, perjalanan haji kembali menjadi ibadah yang damai, tertib, dan penuh makna. Bukan jadi reality show penuh drama, kehilangan koper, dan tenda overkapasitas.