Mohon tunggu...
Hariman A. Pattianakotta
Hariman A. Pattianakotta Mohon Tunggu... Pemuka Agama - Penyuka musik

Bekerja sebagai Pendeta dan pengajar di UK. Maranatha

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Terorisme di Sigi, Politik Hukum, dan Sikap Moderat

1 Desember 2020   09:00 Diperbarui: 1 Desember 2020   09:03 129
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendesak supaya pelaku kekejaman di Sigi dikejar dan diberantas sampai ke akar-akarnya sudah tepat dan benar. Pernyataan ini tidak perlu ditafsir macam-macam, hanya perlu dilakukan segera. 

Polisi pun tak perlu malu-malu untuk menyatakan bahwa gedung gereja atau tempat ibadat dibakar oleh teroris. Pembunuhan yang keji itu sudah lebih dari cukup untuk bertindak. 

Lagi pula, dalam ajaran Kristen, gereja bukan gedung, tetapi orangnya. Karena itu, politik hukum yang dijalankan polisi  ketika berhadapan dengan teroris yang anti dengan agama dan kemanusiaan tidak perlu "bersikap seolah-olah". Seolah-olah kalau bukan gedung gereja yang dibakar lalu tindakan keji itu lebih ringan. 

Agama apa pun mengutuk kekejian tersebut, sehingga polisi harus berani dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan bersayap, sehingga publik pun mendapat kesan seolah-olah ada semacam tarik ulur aparat dengan teroris, padahal tidak. 

Semestinya tidak sulit memberantas teroris dan jaringan teroris MIT dan Santosa di Poso, sebab Indonesia memiliki aparat kepolisian dan TNI yang hebat dalam perang gerilya. Belum lagi ditambah dengan satuan anti teror dan terorisme, serta ditunjang oleh satuan intelegen negara. Bahkan, hampir di setiap kampung kita memiliki babinsa dan polisi di desa.

Jadi, tidak sulit dan membutuhkan waktu yang terlampau lama dalam memberantas teroris yang sudah bertahun-tahun menakut-nakuti dan mengancam penduduk di Sulawesi Tengah. Kecuali kalau demi politik keamanan ada semacam pembiaran. Namun, saya sendiri memilih untuk percaya pada prifesionalitas aparat keamanan dan pemerintah kita. 

Itu berarti, pemerintah dan aparat keamanan mesti menjalankan politik hukum yang tegas, jujur, berani, tanpa pandang bulu. Hukum yang adalah panglima harus benar-benar diwujudkan demi Indonesia yang aman dan peradaban yang bebas dari terorisme.

Gerakan Deradikalisasi dan Moderasi

Selain pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang tegas, gerakan deradikalisasi dan moderasi mesti dijalankan secara berbarengan.

Radikalisme adalah benih terorisme. Setiap agama menyimpan benih radikalisme ini. 

Sebenarnya kalau kita yakin akan keberadaan agama kita itu adalah hal yang wajar dan harus. Namun, kita tidak perlu anti dan memusuhi ajaran agama lain. Apalagi, sampai memberangus dan membinasakan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun