Sekilas Tentang ISA dan RSA Menurut Louis Althusser dan Relevansinya bagi Aktivisme Digital

Dalam hubungannya dengan budaya kontemporer, kedua konsep di atas dapat dipakai untuk menalar fenomena masyarakat yang biasa dipublikasikan lewat media sosial sebagai bagian dari aktvisme digital. Sebagai contoh, kebanyakan media sosial dipakai pihak apparatus negara sebagai wadah untuk menghegemoni masyarakat agar menerima sekaligus menyetujui program dan hasil kerja pemerintah demi mendapat pengakuan atau hubungan persetujuan beserta apresiasi publik sebagai sebuah tindakan humanisasi. Akan tetapi, proyek pembangunan tersebut justru menyebabkan dehumanisasi bagi masyarakat.

Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur jalan raya trans Papua. Di satu sisi, proyek tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menunjang akses kebutuhan ekonominya. Namun di sisi lain, proyek tersebut justru merusak lingkunagn alam sekitarnya, dan membuka peluang bagi kaum kapitalis untuk merebut lahan dan aset kekayaan masyarakat lokal. Program ini terkesan humanis, tetapi di balik itu justru ada korporasi antara oligark dan kapitalis yang terus berupaya menuai kebangkitan modal tanpa menaruh atensi pada hak-hak dasar masyarakat adat beserta alam, tempat mereka mengantungkan kehidupan. 

Masyarakat digiring sedemikian rupa agar siap menerima dirinya sebagai objek pembangunan lalu menjadi kelompok yang tereksploitasi, termarginalkan dan teralienasi di dalam kebijakan negara. Mereka seperti kaum yang tak berdaya untuk memberadabkan dirinya sehingga negara perlu hadir untuk meningkatkan derajat hidupnya. Untuk menjamin keberlangsungan proyek pembangunan tersebut, praktik  militerisasi menjadi opsi utama demi meredam protes dari pihak-pihak yang berseberangan dengan maksud dan tujuan dari proyek tersebut.

Dalam hal ini, aspek ideologis dari ISA, dan aspek represif dari RSA dipakai untuk melanggengkan berbagai kepentingan di balik narasi-narasi kebijakan dan pembangunan pemerintah bagi masyarakat Papua. Sebagai bentuk protes dan kritik terhadap usaha-usaha pembangunan tersebut, masyarakat melalui beberapa akademisi bangkit dan melakukan perlawanan melalui wadah yang sama, yaitu media sosial. 

Melalui hashtag yang beragam seperti: #lawankapitalisme, #freedomforwestpapua, #stopjualtanah, #papuabukantanahkosong, dan lain sebagainya, masyarakat hendak menunjukkan bahwa praktik dominasi dan represif dari pemerintah mutlak perlu dihentikan karena mereka tidak membutuhkan banyak iming-iming pembangunan yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan hidup mereka.

Seperti tesis yang diajukan Althusser, setiap orang berperan aktif dalam menyebarkan ideologi di tengah masyarakat dan menjadikannya sebagai masyarakat ideologis, maka sudah sepatutnya orgsn-organ sipil masyarakat melalui interaksi sosialnya dengan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat terus berupaya untuk menciptakan ideologi perlawanan demi mempersatukan semua anggota masyarakat sebagai reaksi terhadap tindakan negara yang represif dan dominatif tersebut.  

Selamat berjuang!