[caption id="attachment_349999" align="aligncenter" width="372" caption="Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK (Foto: tempo.co)"][/caption]
Sejak Mahkamah Konstitusi mengesahkan kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, beberapa kali perwakilan kelompok masyarakat Papua menemui Tim Transisi. Di antaranya adalah pada tgl 13 September 2014 Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto menerima kelompok yang menamakan dirinya Solidaritas Perempuan Pembela HAM Papua didampingi Pdt. Benny Giay dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman.
Beberapa waktu sebelumnya,Presiden Jokowi baik secara langsung maupun melalui Tim Transisi menyatakan bahwa permasalahan Papua akan dijadikan salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK.Pernyataan-pernyataan itu, hemat saya adalah jawaban mengapa Jokowi mengawali kampanyenya sebagai Capres dari Papua. Saya cukup yakin, strategi kampanye itu sengaja didisain demikian karena Presiden Jokowi sudah mengantongi sejumlah referensi tentang permasalahan Papua dari berbagai sumber.
Berperang melawan kampanye hitam tentang Papua
Terpilihnya akademisi dari Papua, Prof. Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tak lepas referensi itu. Ia adalah tokoh netral yang rekam jejaknya sudah mendapat sejumlah pengakuan / penghargaan dari mancanegara. Demikianpun Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi yang adalah mantan Dubes RI untuk Kerjaan Belanda. Kita tahu, masalah Papua yang terjadi saat ini tak lepas dari andil Belanda yang baru meninggalkan Papua setelah PBB ikut campur tangan mengusir mereka dari tanah Papua tahun 1963. Menlu yang baru tentu sudah sangat paham bagaimana isu Papua berkembang liar di berbagai negara Eropa.
Intinya, Papua di era pemerintahan Jokowi-JK harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.Pekerjaan rumah ini tentu tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah masih intensnya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang melakukan internasionalisasi isu Papua di luar negeri. Maka, kalau Pemerintahan Jokowi-JK ingin agar program-program pembangunan di Papua bisa direalisasikan secara baik, langkah pertama yang mesti dibuat adalah bagamiana menghentikan kampanye-kampanye hitam terkait isu Papua di luar negeri tersebut. Para pelaku kampanye hitam itu dengan mudah bisa diidentifikasi, baik ‘pemain lokal’ maupun dari mancanegara.
[caption id="attachment_350001" align="alignleft" width="277" caption="dok Pribadi"]
Sebuah buku yang diterbitkan oleh Antara Publishing berjudul “Internasionalisasi Isu Papua, Aktor, Modus, Motif” (September 2013). Buku hasil karya Kompasianer ini bisa dijadikan referensi oleh Pemerintahan Jokowi guna membantu mengidentifikasi isu-isu miring tentang Papua yang sedang dikembangkan di dunia internasional, lengkap dengan ‘wajah’ para pemain, modus yang digunakan serta apa motifnya.
Pelajaran dari Tertangkapnya dua Jurnalis Prancis