Politik Kebudayaan Indonesia

Ketika Kongres Pemuda II di Indonesia dilangsungkan yang menghasilkan Sumpah Pemuda II, para cendikiawan Indonesia berusaha mengembangkan apa yang disebut sebagai identitas keindonesiaan. Indonesia adalah sebuah bangsa baru.

Namun Soekarno, Hatta, Syahrir, Ki Hadjar Dewantara, Muhammad Yamin, berusaha menggagas lagi identitas budaya Indonesia. Mereka menggalinya dari kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 

Kongres Pemuda II sendiri dihadiri banyak perwakilan dari pemuda-pemuda suku bangsa yang berbeda seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong  Java, Jong Sumatra, dan lain sebagainya.

Peranan media massa dalam membentuk imaji keindonesiaan sangat besar. Media massa menyajikan imej kebudayaan Indonesia. Gagasan tentang sebuah bangsa mewarnai kehidupan rakyat jajahan di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno berusaha menjalankan politik kebudayaan untuk national and character building. Dalam masa konfrontasi dan anti-kolonialisme modern, kebudayaan terpaksa dipinggirkan terlebih dahulu dari politik. Politik adalah panglima dalam masa Orde Lama.

Presiden Soekarno sendiri merupakan pengagum kebudayaan Indonesia. Ia adalah peminat seni lukis, seni rupa, dan seni tari. Kehidupan sastra sebagai bagian dari kebudayaan terus hidup. 

Namun sejak ditandatanganinya Manifesto Kebudayaan oleh para sastrawan dan kebudayaan, pemerintah memberangus seniman dan budayawan yang tidak sejalan dengan politik pemerintah. 

Kebudayaan pop Barat yang masuk Indonesia diberangus. Grup Band Koes Ploes ditangkap polisi karena menyebarkan budaya Barat lewat lagu-lagunya yang mirip lagu-lagu The Beatles.  Presiden Soekarno bahkan menganggap lagu Barat sebagai musik ngak-ngik-ngok. 

Kaum komunis di Indonesia juga berusaya mengembangkan kebudayaannya sendiri yang didasarkan atas realisme sosialis. Tapi sejak Kudeta PKI 30 September yang gagal, seluruh kebudayaan yang didasarkan atas komunisme dilarang pemerintah. 

Bahkan budayawan yang cenderung pada komunisme dipenjarakan oleh rezim Soeharto. Pramoedya Ananta Toer adalah salah-satu contoh pengarang yang ditahan pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan politik kebudayaan yang berorientasi kepada budaya Jawa. Banyak pakar budaya yang mengatakan pemerintah Orba melakukan jawanisasi dan militerisme dalam kehidupan berbangsa,  berbudaya, dan berkebudayaan.