Mohon tunggu...
Hans Pt
Hans Pt Mohon Tunggu... Seniman - Swasta, Sejak Dahoeloe Kala

Biasa-biasa saja

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Bukan Komnas HAM atau KPAI, tetapi KPK yang Bubar

11 September 2019   11:09 Diperbarui: 11 September 2019   12:08 1143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Maksud pengawasan ini adalah menjaga privasi oknum yang punya niat mencuri atau menggarong uang rakyat. Padahal jujur saja, justru aktivitas penyadapan inilah yang menjadi senjata ampuh KPK dalam menangkap para pencuri. Dan ketika wewenang yang sangat vital ini sudah dipreteli, KPK ibarat macan ompong, yang tidak bermanfaat lagi. 

Dan ini sama artinya membuat KPK mati. Sampai di sini jelaslah sudah bahwa KPK itu bukannya diperkuat, tetapi dilemahkan secara nyata. Luar biasa memang kekuasaan para politikus di era reformasi ini yang bisa membuat seorang presiden seolah tidak punya arti sama sekali. 

Jokowi dikenal sebagai sosok yang berani mengevaluasi bahkan membubarkan lembaga-lembaga yang dinilai tidak bermanfaat atau kinerjanya tidak jelas. Selama ini masyarakat luas mempertanyakan keberadaan Komnas HAM yang suara dan keputusannya sering membuat bingung rakyat. Katanya membela hak asasi masyarakat, tetapi di banyak tempat banyak orang yang tidak dapat beribadah karena diganggu gerombolan,  yang malah sering di-back up aparat atau pemerintah setempat. Atau ketika terjadi kerusuhan massa pada 21-22 Mei 2019 yang memprotes pengumuman KPU tentang kemenangan paslon capres 01, Komnas HAM justru menyalahkan aparat yang tugas dan kewajibannya meredam kerusuhan dan melindungi masyarakat dari gerombolan pengacau.

Sekarang ini kita dipertontonkan dagelan yang tidak lucu dari KPAI yang menyoal PT Djarum sebagai mengeksploitasi anak-anak. Padahal anak-anak itu diberi fasilitas untuk berlatih badminton, dan ini sudah sejak puluhan tahun silam. 

Akhirnya, perusahaan ini mengancam akan menghentikan donasinya di bidang pembinaan bibit-bibit atlet badminton. Sial! Gara-gara segelintir oknum yang tidak jelas kerjanya, ribuan anak terancam kehilangan kesempatan menjadi atlet badminton. 

Siapa yang tidak dongkol? Oknum-oknum yang mendapat gaji besar dan fasilitas dari negara ini bukannya mengurusi anak-anak jalanan yang telantar dan diekspoloitasi, tetapi malah menghancurkan mimpi "bibit-bibit" atlet olahraga badminton. 

Maka tidak salah banyak suara menyerukan agar lembaga ini dibubarkan saja. Dan bahkan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama (BTP), semasih menjadi gubernur DKI, pernah mengusulkan hal yang sama: membubarkan lembaga ini.

Dunia ini memang sering aneh. Apa yang diharapkan rakyat banyak tidak mudah terealisasi, namun sebaliknya, apa yang dikhawatirkan rakyat, justru itu yang akhirnya terjadi. KPK, lembaga yang sejauh ini lebih dipercaya masyarakat luas sebagai lebih serius, lebih fokus, lebih berani memerangi praktik-praktik korupsi, sedang menuju sakratul maut. Sekarat! Siapa yang menabuh lonceng kematian KPK itu? Politikus busuk dan pemerintah!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun