Ketika Penyebar Hoax Incar Kekuasaan

Sesabar-sabarnya seorang manusia, tentu ada batasnya. Hal itu dibuktikan oleh Presiden Jokowi yang selama ini "diam" saja ketika diserang dari berbagai penjuru, difitnah macam-macam, dihina, direndahkan, oleh para pembencinya. The haters, dengan disokong penuh para petualang politik yang haus kekuasaan, dari hari ke hari hanya mengeluarkan statemen yang nadanya merendahkan, menihilkan segala prestasi dan capaian pemerintah dalam empat tahun terakhir ini.

Dalam sebuah pidato belum lama ini, Jokowi mengungkapkan kegeramannya atas berbagai isu miring dan statemen asbun (asal bunyi ) yang terang-terangan menyerang pribadinya. Misalnya, isu PKI yang dulu gencar dituduhkan kepadanya, sekarang sudah hilang, dan diganti kaos bertuliskan #2019 ganti presiden. 

Anehnya, masyarakat kok tidak mau menggunakan nalar sehatnya bahwa selama ini mereka itu hanya diperalat oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan tersebut. Isu PKI kok bisa tiba-tiba menghilang? Mestinya kan terus disuarakan dan dibeberkan bukti-buktinya. Seorang penyebar isu PKI ditangkap, ternyata dia tidak dapat membuktikan tuduhannya. Isu ini pun hilang!

Kemudian hutang luar negeri pun diangkat ke permukaan. Sadis sekali mereka, hutang luar negeri yang memang sudah bertumpuk-tumpuk sejak presiden-presiden sebelumnya, sekarang ditimpakan ke Jokowi. Tak habis pikir kita tentang perilaku orang-orang ini, kok begitu tega memainkan segala cara demi kekuasaan. Namun isu hutang ini pun lambat laun meredup, karena rakyat sudah mulai paham dan mengerti kondisi yang sebenarnya.

Belum lama beredar lagi kaos dan mug bertuliskan: #2019 ganti presiden. Tentang hal ini, dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa yang bisa mengganti presiden itu bukan kaos. Yang dapat mengganti presiden adalah rakyat. Dan yang lebih utama, keberlangsungan kedudukan seorang presiden ditentukan oleh Tuhan Yang Mahakuasa, bukan kaos! Jokowi betul! Tapi para politikus yang niatnya hanya mengejar kuasa dengan segala cara itu kelihatannya tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka itu ingin memaksakan kehendaknya. Menurut Jokowi dalam pidatonya, cara-cara seperti itu tidak beradab.

Isu kaos dan mug meredup, karena memang tidak laku dijual. Menjelang hari-hari mudik Lebaran, pencetus kaos dan mug itu kembali dapat ide: bus yang mengangkut para pemudik diminta untuk membunyikan klakson tiga kali untuk ganti presiden. Ada-ada saja idenya, kreatif tapi tampak bodoh. Kalau memang pandai, kepada para pemudik mestinya dijelaskan tentang program-program yang akan dijalankan presiden "baru" nanti. Misalnya, kalau presiden baru terpilih, maka nanti kepada setiap pemudik tidak hanya disuruh pakai "kaos ganti presiden" tetapi uang saku Rp 1 juta per orang. Prihatin melihat para pemudik yang lugu-lugu itu disuruh pakai kaos "ganti presiden". Kok teganya membodohi dan menipu masyarakat. Dan para pemudik kok mau saja dibodohi seperti itu? 

Tidak beradab sama dengan biadab. Manusia biadab adalah manusia yang tidak beradab. Namanya saja manusia yang tidak beradab, maka dalam berpolitik pun pasti melakukan cara-cara biadab. Mirisnya, para biadab ini tidak sungkan membawa-bawa agama. Padahal agama itu mengajarkan dan menuntun orang ke jalan yang benar, bukan menyesatkan.

Agama membawa kita ke perilaku yang penuh kebaikan, menjauhi dusta dan tipu-tipu. Namun para biadab tidak sungkan memutarbalikkan ajaran agama sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Dengan sadar mereka menyebar hoax dan fitnah di medsos untuk mendiskreditkan pemerintah. Dasar biadab. Ketika mereka dengan sadar menyalahgunakan ajaran agama, di sisi lain mereka bisa dengan mudah menuduh pemerintah anti-agama.

Mereka pasti tahu bahwa yang mereka lakukan itu--menyebarkan fitnah dan hoax untuk menjelek-jelekkan pemerintah--salah dan bertentangan dengan ajaran agama. Namun mereka kelihatannya tidak peduli, sebab yang mereka inginkan adalah pemerintah yang kacau chaos dan gagal. Para biadab pasti berharap dan berdoa ekonomi anjlok, rupiah melemah, arus mudik macet total dan negara kacau. Sebab kondisi yang seperti itulah yang dapat dijadikan peluru menembak pemerintah. 

Bahkan ketika situasi dan kondisi baik-baik saja pun, mereka selalu memutarbalikkan fakta, kerap menyebarkan informasi yang malah bertentangan dengan realita. Mereka menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama, padahal faktanya Jokowi tampak akrab bergandengan mesra dengan para ulama kharismatik dan berpengaruh di negeri ini.