Analisis Pilihan

Peran Negara dalam Mengelola Intoleransi dan Ekstremisme

17 Mei 2018   22:56 Diperbarui: 17 Mei 2018   23:44 818 0 0

(Pendekatan Terpadu Lintas Sektor)

Menempatkan negara sebagai satu-satunya subjek yang mesti bertanggung jawab penuh dalam mengatasi fenomena intoleransi dan ekstremisme justru menjauhkan kita dari persoalan yang sebenarnya yaitu mencegahnya. Untuk memudahkan analisis terhadap persoalan termaksud, digunakan pendekatan multikulturalisme dan demokrasi. 

Meskipun dua tema besar itu sulit diringkus dalam esai singkat ini, namun sekurang-kurangnya pembaca bisa menemukan benang merah yang menghubungkan pelbagai faktor penyebabnya. Sekurang-kurangnya, dalam esai ini, saya ingin menunjukkan bahwa selama ini kita gagal membedakan antara masyarakat multikultural dan kebijakan multikultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Cantle, 2016: 471). Oleh karena itu, tulisan ini fokus pada upaya bagaimana mengatasi persoalan di atas yang dijalankan secara bersama-sama lintas sektor baik dari segi implementasi kebijakan maupun dari segi sikap hidup masyarakat yang multikultural.

Faktum Pluralitas dan Multikulturalisme

Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan, tidak bisa dielak, karena sifatnya kodrati seperti gender, ras, etnisitas. Sementara itu, multikulturalisme mengacu pada sikap etis yang berintikan penghargaan terhadap kebudayaan dan pandangan hidup yang berbeda-beda sambil terus mendorong dialog dan kerja sama yang produktif antara elemen-elemen yang berbeda dan beranekaragam tersebut (Steven Best and Douglas Kellner, 2003:186-188; Suseno, 2005: 223-227). 

Sebagai masyarakat yang berkembang menuju pluralitas yang semakin kompleks, pertanyaan yang dibutuhkan bukan lagi "how to live with, but in difference". Itu berarti, pendekatan yang digunakan bukan lagi pluralisme yang menekankan kesetaraan dari pelbagai faktum "perbedaan" tetapi pada bagaimana "mengakui" entitas yang berbeda itu. Nah, di sinilah pendekatan multikulturalisme diperkenalkan.

Ketika berbicara tentang multikulturalisme, asosiasi orang diantar pada sebuah entitas yang lebih mendalam dari sekadar pluralitas. Maksudnya, multikulturalisme menyajikan sebuah kondisi yang lebih humanis. Meskipun demikian, multikulturalisme memiliki keterbatasan epistemologis seperti yang ucapkan Ted Cantle dalam sebuah diskusi bertajuk "How To Live Together in Diversity" yang diselenggarakan oleh the Migration, Identity and the State (MIS) Research Cluster within the Human Geography Research Group di Loughborough University 25 Maret 2015. 

Menurut Cantle, multikulturalisme salah kaprah karena bekerja dengan ide bahwa kebudayaan sebagai sebuah entitas yang rigid dan tidak berubah alias fixed, ketika dunia lama telah menjadi kompleks dan silang sengkarut (Marco Antonisch, 2016: 470). Dengan demikian, untuk mengatasi keterbatasan termaksud, multikulturalisme hendaknya mengandung sekaligus sebagai teori dan rangkaian kebijakan.

Pluralitas dan Ekstremisme

Samuel Huntington dalam artikelnya, "The Changing Security Environment and American National Interest" menulis, The war of kings were over; the wars of people had begun (Huntington, 1993: 22). Dengan kata lain, ramalan Huntington boleh jadi benar ketika di mana-mana kita menyaksikan pelbagai fenomena intoleransi dan ekstremisme yang lahir dari kelompok-kelompok masyarakat---bukan dari kelas penguasa (Olin Institute's Project, 1993: 22). 

Tentu saja, kemajuan kontemporer modernisasi dan globalisasi secara aktif menyumbang pada berkembangnya masalah-masalah etnisitas dikaitkan dengan kemunculan kembali persoalan komunitarian secara signifikan. Hal itu luput dari cara pandang multikulturalisme yang sering mengabaikan semua bentuk lain dari perbedaan gender, disabilitas, orientasi seksual, sectarian dan perbedaan keyakinan, kesehatan mental, konflik usia dan antargenerasi.

Berhadapan dengan kondisi seperti itu, terdapat beberapa asumsi yang menempatkan negara sebagai biang keladi terjadinya persoalan dan kekacauan yang dilakukan masyarakat. Indikator yang menjelaskan hal itu antara lain: Pertama, keterlibatan negara dalam tindakan kekerasan. Kedua, keterlibatan tidak langsung melalui tindakan pembiaran. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan pengimplementasian. 

Maksudnya, produk undang-undang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, masalahnya terletak pada implementasi kebijakan dalam konteks oleh pelaku kebijakan pada level lokal. Ketiga, penggunaan logika yang tidak tepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagai misal, dalam pemeliharaan aturan, masalah agama lebih banyak diatur oleh hukum dan bukan oleh logika politik kebangsaan, yang menekankan diskursus perbedaan.

Ladang Subur: Catatan Sementara

Pertama, institusi pendidikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berpotensi menjadi ladang lahirnya aksi intoleransi dan ekstremisme (Salim, 2015: 25-38 dalam Noor, 2015; Yamaguchi, 2016: 435-470). Dalam konteks ini, para siswa belajar bersikap intoleran dan pada akhirnya melahirkan tindakan ekstremisme  melalui cara di mana guru mereka mengajarkan pelajaran agama.

Tidak jarang, alih-alih memperdalam agamanya sendiri, guru justru mengajarkan tentang kelemahan atau kekurangan agama lain yang selanjutnya mesti dimusuhi. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen pendidikan agama hendaknya mencegah radikalisasi dalam format seperti ini.

Kedua, institusi keagamaan. Beberapa studi lain juga mengemukakan bahwa aksi intoleransi dan ekstremisme juga dipengaruhi oleh institusi agama. Meskipun tidak semua, tetapi beberapa institusi agama berpotensi mengajarkan pemeluknya untuk bersikap intoleran karena dalil teologis atau penafsiran tekstual terhadap ayat kitab suci tertentu.

Motivasi Dasar

Cukup sulit untuk menemukan motivasi tunggal yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan ekstremisme. Meskipun demikian, menurut World Organization Resource Development and Education (WORDE) beberapa faktor yang punya potensi adalah faktor sosiologis dan psikologis, ideologi/kepercayaan/nilai, politik, dan ekonomi (Mirahmadi, 2016: 131).

Pertama, motivasi sosiologis dan psikologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahawa kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan, kesukuan, atau kelompok pertemanan dapat mendukung terjadinya radikalisasi, intoleransi, atau ekstremisme (Davis et al. 2009, Saltman dan Smith 2015). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3