Hubungan Bilateral antara Turki dan Suriah terjalin sejak ditandatanganinya High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC) di bulan September 2009, dengan tujuan untuk mewujudkan visi bersama dalam segi ekonomi maupun politik yang berkaitan dengan isu bilateral hingga regional suatu negara (Rendra, 2017). Kerjasama antar dua negara tersebut berjalan dengan baik dan terbukti membawa dampak positif bagi Turki pada segi ekonomi yang mengalami peningkatan pada neraca ekspor terhadap Suriah sekitar 20%. Namun, pada tahun 2011, terjadi aksi protes anti-pemerintahan yang didasarkan untuk menolak rezim Assad. Aksi protes yang melibatkan oposisi Suriah mendapatkan kritik dari masyarakat pro-pemerintahan melalui demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Kota Damaskus. Melihat situasi yang tidak kondusif akhirnya pemerintah Suriah memutuskan untuk mengundurkan diri  pada tanggal 29 Maret 2011 (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Tindakan yang diambil oleh pemerintah Suriah merupakan bentuk responnya terhadap tuntutan reformasi agar keadaan dapat kembali stabil. Namun, situasi yang terjadi di Suriah justru semakin tegang dan mengarah pada konflik bersenjata.
Perang sipil yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan menjadi tiga hal, antara lain (Tan & Perudin, 2019): (1) konflik yang terjadi dalam lingkup domestik melibatkan aktor-aktor non-negara yang berambisi untuk menggulingkan pemerintahan dan mengambil kendali serta melakukan pergeseran kebijakan melalui kekerasan; (2) Kekerasan yang terjadi selama perang hingga menimbulkan korban jiwa dalam konflik ini mencapai 1000 orang; (3) Minimal 100 orang terbunuh di kedua sisi termasuk warga sipil yang diserang oleh pemberontak. Perang sipil yang  berkaitan dengan pecahan etnis dari pihak-pihak yang bertikai akibat dari terpolarisasinya masyarakat.Â
Perang Sipil di Suriah dikategorikan sebagai perang proxy dikarenakan adanya ketergantungan pada intervensi dari negara lain dan konflik yang meluas melampaui batas awal yang menyebabkan pukulan balik yang tidak disengaja bagi para aktor setelah perang berakhir (Tan & Perudin, 2019). Konflik yang terjadi di Suriah dikatakan berpengaruh secara regional maupun secara global apabila ditinjau melalui struktur sistem pada perspektif dari Kenneth Waltz yaitu neorealisme. Perspektif neorealisme berasumsi bahwa struktural atau sistem internasional menentukan sifat anarkis negara dan anarki itu mencegah negara untuk saling bekerja sama. Adanya ketidakseimbangan pada suatu negara dapat dikatakan penyebabnya adalah negara yang ingin memaksimalkan kekuasaan dan masuk berbalik, menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan. Ketidakseimbangan menyebabkan kurangnya kepercayaan antar negara, dan menimbulkan security dilemma.
Pada sisi lain, negara islam/ISIS mencoba memanfaatkan situasi tersebut, ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant) adalah organisasi yang terbentuk atas dasar ambisinya untuk menciptakan negara baru di wilayah Suriah dan Irak. Dalam upayanya menciptakan negara baru ISIS melakukan ekspansi kekuasaan dalam lingkup internasional dengan berpegang pada ideologi syariah (jihad). Keterlibatan ISIS atas terjadinya perang sipil di Suriah bermula pada perlawanannya terhadap rezim Assad dan oposisi Suriah yang membawa dampak pada hubungan bilateral antara kedua negara (Ramadhan, 2014). Dalam pembahasan ini dapat diurai melalui pemaparan poin-poin berikut:
Motif Keterlibatan Rusia dalam Konflik Domestik Suriah
Keterlibatan Rusia untuk mendukung pelemahan rezim Assad justru meningkatkan persatuan di antara oposisi dan menarik masyarakat untuk bergabung dengan perjuangan anti-Assad. Meskipun demikian, intervensi yang dilakukan oleh Rusia alih-alih untuk melakukan penyerangan terhadap ISIS, sehingga Rusia mendapat legitimasi lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat (Tan & Perudin, 2019). Terlibatnya ISIS pada konflik ini mengundang regional dan Intervensi Barat serta ketidakstabilan situasi dan polarisasi yang terjadi di Suriah menjadi tanda adanya kaum radikal dan ekstremis. Aksi bom bunuh diri yang dilakukan ISIS dan targetnya adalah pemerintah Suriah membuat Amerika Serikat labelling ISIS sebagai kelompok teroris. Adanya keterlibatan ISIS dalam perang sipil yang mengindikasikan adanya perpecahan dalam gerakan oposisi. Terlibatnya Turki dalam konflik di Suriah sesungguhnya berkaitan dengan pengungsi yang diberikan akses untuk memasuki wilayahnya, namun tanpa disadari perbatasan tersebut justru menjadi akses bagi masyarakat asing yang ingin bergabung dengan ISIS. Kelalaian Turki karena kurangnya penjagaan pada perbatasan membuatnya masuk pada situasi security dilemma. Dalam merespon penyalahgunaan jalur perbatasan Suriah-Turki, akhirnya Turki memutuskan untuk mengambil tindakan. Turki melakukan pembentukan kebijakan dalam upaya merespon isu perbatasan dalam menghadapi ISIS di kota Kobani yang menjadi tempat penampungan pengungsi dari konflik Suriah untuk berlindung. Jumlah pengungsi di kota Kobani mencapai 180 ribu orang dikarenakan posisinya terancam oleh ISIS (Ramadhan, 2014).
Selain itu, Turki merasa harus terlibat dalam konflik domestik untuk memerangi ISIS dikarenakan guncangan yang terjadi pada beberapa sektor internal Turki akibat ketidakstabilan situasi, seperti terganggunya jalur perdagangan antar dua negara sehingga mempengaruhi penurunan sektor ekspor-impor (Rendra, 2017). Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:
Terlihat grafik penurunan pada ekspor-impor antar dua negara yang membuat Turki juga tidak dapat membiarkan hal ini terjadi secara berkala.
Kebijakan Turki Terhadap Konflik Domestik Suriah
