Dalam memproduksi berita, media punya agenda setting yang mengacu pada apa tujuan mereka dan bagaimana mencapainya. Tujuan media bisa value yang diusungnya, bisa juga materi. Yang pasti bahwa media tak semata memublikasi berita begitu saja.
Dalam kasus Reklamasi Jakarta, menarik membedah perilaku ganjil media, khususnya Tempo yang tercermin dari perubahan angle berita-berita yang diturunkannya seiring perubahan ‘sikap politik’ media tersebut. Lama diumbar ke publik -tepatnya terbaca secara benderang- tentang ‘sikap politik’ Tempo yang membela Ahok sejak awal ia menggantikan Jokowi.
Namun belakangan, Tempo berubah 180 derajat. Tiba-tiba, media ini berbalik arah menyerang Ahok. Suasana tambah panas dan perseteruan meledak ketika Koran Tempo edisi Rabu 11 Mei dalam laporan utamanya menulis tajuk ”Kasus Raperda Reklamasi: Agung Podomoro Seret Ahok”.
Judul itu dinilai menyudutkan dunia usaha dan mempolitisasi reklamasi. Di dalam edisi tersebut, Tempo mulai menggulirkan istilah “barter”. Satu istilah yang menjadi hulu ledak politisasi reklamasi ala Tempo.
Perubahan sikap Tempo yang lama mengelu-elukan Ahok dan tiba-tiba menyerang, membuat para pendukung Ahok heran sekaligus gerah. Tak terkecuali pemilik akun @Kurawa yang mengklaim diri sebagai bagian dari TemanAhok. Komunitas yang mendorong Ahok maju di Pilgub Jakarta melalui jalur non partai.
@Kurawa berkicau keras. Ia menuding Tempo sakit hati karena proposal riset yang diajukan kepad Ahok ditolak. Tempo pandai memanfaatkan emosi publik yang saat ini tengah dipanas-panasi terkait reklamasi yang menjadi perhatian.
Dengan membonceng pada isu reklamasi, maka Tempo turut mendapat perhatian. Ia memproleh dukungan secara tidak langsung dari orang-orang yang sejak awal tidak menyukai Ahok. Isu reklamasi diseret ke wilayah politik. Sebab ini adalah isu paling seksi untuk dieksploitasi.
Padahal, jika dirunut ke belakang, izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta telah diterbitkan sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo alias Foke. Ketika itu, tidak ada ribut-ribut. Semua tenang. Tempo pun tak menurunkan satu beritap negatif pun soal izin reklamasi ketika Foke masih memimpin DKI. "Foke mengeluarkan izin untuk tiga pulau," kata Kepala Bagian Penataan Ruang Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Benny Agus Candra, Jumat, 29 April 2016 seperti diberitakan tempo.co
Ketiga pulau yang mendapat izin menguruk laut Jakarta adalah Pulau C seluas 276 hektare, Pulau D seluas 312 hektare, dan Pulau E seluas 284 hektare. Konsesi semua pulau itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah, anak usaha raksasa properti Agung Sedayu Group.
Sejatinya, reklamasi adalah agenda ekonomi. Reklamasi merupakan program pembangunan untuk menyelamatkan Jakarta agar tidak tenggelam dan sekaligus menata Ibu Kota. Reklamasi bertujuan untuk menambah wilayah daratan Jakarta yang berarti tersedianya suplai lahan untuk hunian.
