Tingkat perekonomian di dunia sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang tergolong negara maju dan siapa yang tergolong negara berkembang. Oleh karena itu tiap-tiap negara, terutama negara berkembang, sedang giat-giatnya menyusun rencana guna meningkatkan nilai perekonomian mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang meningkatkan nilai perekonomiannya. Hal ini terjadi karena tidak di semua wilayah di Indonesia memiliki perekonomian yang baik. Perekonomian di Indonesia sedang tidak seimbang atau tidak merata di setiap wilayah, sehingga terjadi kesenjangan di sektor ekonomi. Lalu dapatkah pembangunan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebar merata jika ibu kota negara pindah?
Pemindahan ibu kota negara di Pulau Kalimantan banyak menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat. Pemindahan ibu kota ini dilakukan karena Kota Jakarta yang sudah tidak lagi mampu menopang berbagai aktivitas masyarakat yang mengakibatkan Kota Jakarta terasa penuh dan sesak. Selain sebagai ibu kota negara, Kota Jakarta juga merupakan kota pusat aktivitas dari berbagai sektor.
Rudy Prawiradinata, Deputi Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan  perekonomian Indonesia akan tumbuh 0,1% - 0,2 %. Dimana akan ada lebih dari 50% wilayah di Indonesia mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota negara berpindah di Pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Timur. Karena pemindahan dari ibu kota negara ini dipindahkan berdasarkan lokasi yang ideal yang mampu membuat perkembangan di Indonesia akan lebih merata dari sebelumnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, aktivitas pada sektor ekonomi sebanyak 54,48% berpusat di Pulau Jawa, 21,58% berada di Pulau Sumatera, 8,20% berada di Pulau Kalimantan, 3,05% berada di Pulau Sulawesi, dan 2,47% berada di Pulau Maluku dan Papua. Dapat dipahami bahwa, pusat perekonomian yang ada di Pulau Jawa membawa dampak pada pulau-pulau yang berada dekat dengannya, sehingga pulau-pulau di sebelah barat perekonomian tidak sebagus atau tidak sebaik perekonomian yang ada di pulau-pulau sebelah timur. Karena itu Pulau Maluku dan Papua memiliki presentase terendah dalam kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Hal tersebut mendorong keinginan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara guna menciptakan program yang mampu meningkatkan sektor ekonomi yang ada di pulau-pulau barat (Pulau Maluku dan Papua).
Dalam pertemuan 55th ISOCARP WORLD Planning Congress 2019, Rudy menyatakan ada tiga skema dalam pembangunan pemindahan ibu kota negara.Â
Skema pertama tersebut adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 19,2% atau setara dengan 89,4 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI, Polri, perumahan ASN, TNI dan polri, pembebasan lahan, lahan terbuka hijau, serta markas TNI.Â
Skema kedua adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana skema ini merupakan sumber terbanyak dalam pemindahan ibu kota negara. Dalam skema ini terdapat 54,4% sumber dana atau sebanyak 253,4 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, infrastruktur yang tidak tertutupi oleh dana APBN, sarana kesehatan dan pendidikan, museum, serta fasilitas pendukung.Â
Sedangkan skema ketiga adalah adanya partisipasi perusahaan swasta dimana sumber dana yang ada sebanyak 26,4% atau 123,2 triliun yang akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Skema-skema tersebut sangat membantu dalam pembangunan pemindahan ibu kota negara. Namun bukan berarti Indonesia tidak akan berhutang ke negara lain. Indonesia bisa saja berutang atau meminjam uang terhadap negara lain guna untuk sumber dana pasca pembangunan pemindahan ibu kota. Karena dana yang seharusnya di kirim ke tiap-tiap daerah dan desa mulai berkurang karena sebagian digunakan sabagai sumber dana pemerintah dalam pembangunan pemindahan ibu kota negara. Hal ini lah yang mengakibatkan pemerintah daerah memikirkan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan dengan menggunakan dana yang secukupnya.
Pemindahan ibu kota negara ini masih menjadi isu yang hangat dibahas dalam masyarakat Indonesia. Menurut Fadhil Hasan dalam diskusi publik di Jakarta berpendapat bahwa, pemindahan ibu kota untuk menjadikan Indonesia sentris terlalu dibuat-buat. Beliau berkata, kalau argumennya adalah pemerataan ekonomi, harusnya daerah tertinggal menjadi ibu kota tersebut, entah di Papua atau daerah tertinggal yang lainnya. Beliau berpendapat seperti itu karena menurut beliau, sektor ekonomi yang ada di Kalimantan sudah relatif lebih maju dari pada sektor ekonomi yang ada di Papua.
Menurut saya, Papua memiliki tingkat sektor perekonomian yang rendah karena letaknya berada jauh dengan Pulau Jawa. Perekonomian yang membludak di Pulau Jawa mengakibatkan pulau-pulau yang ada di sekitarnya terkena dampak dari sektor tersebut, dimana perusahaan swasta atau perusahaan asing yang ingin membangun perusahaannya di Pulau Jawa tidak lagi ada ruang atau lahan yang dibutuhkan kurang, sehingga tempat yang menjadi sasaran pemilik perusahaan memilih lokasi yang berdekatan dengan pusat perekonomian di Pulau Jawa yaitu, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Hal ini guna mewujudkan pembangunan perekonomian Indonesia yang merata.
