Saya kurang setuju dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM ini. Meskipun diluar sana pemerintah mengatakan jika kenaikan BBM ini akan di subsidikan ke beberapa bidang, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang-bidang sosial lainnya, tapi ini kurang efektif. Sebab apa? Masih sangat banyak diluar sana rakyat yang ternyata sangat menderita dengan adanya kenaikan BBM. Dampak ini sangat dirasakan oleh kalangan menengah kebawah utamanya. Seperti contoh bagi para pengguna sepeda motor yang kebanyakan dari mereka adalah kalangan menengah kebawah. Mereka pengguna sepeda motor harus merasakan dampaknya dengan membeli bensin yang awalnya seharga Rp 6.500,00 kini mereka harus membayarnya Rp 8.500,00. Belum ada solusi lain bagi mereka yang mengendarai sepeda motor selain harus membeli bensin dengan harga selangit. Berganti naik sepeda mungkin bisa saja, namun jika tempat kerja mereka jauh dari rumah, tak mungkin jika harus mengendarai sepeda hingga berkilo-kilo jauhnya. Jika naik kendaraan umum, sudah dapat di pastikan jika tarif pun naik. Lebih-lebih jika naik angkutan umum harus merasakan kemacetan. Dan juga menunggu penumpang lain hingga angkutannya penuh, baru mau jalan.
Tak hanya itu, dampak ini juga sangat dirasa oleh para pedagang makanan pokok seperti sayur mayur. Sebab harga makanan pokok naik. Mereka harus pintar-pintar memutar otak jika mau menjual dagangan mereka, tanpa harus kehilangan langganan mereka. Bagi para ibu rumah tangga pun begitu adanya, para ibu harus pandai-pandai memilih dan memilah sayur yang dapat terjangkau kantong mereka saat ini. Dampak dari kenaikan BBM selalu dan sudah dapat dipastikan jika harga makanan pokok ikut-ikutan naik. Pada dasarnya rakyat hanya ingin merasakan ketenteraman, kesejahteraan tinggal di tanah airnya sendiri. Tetapi kenyataannya, banyak diantara mereka yang justru menderita.
Kasus lain yang bermasalah saat kenaikan BBM seperti saat ini adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2014 yang baru keluar beberapa waktu lalu. Pemerintah mengatakan bahwa dana kenaikan BBM ini akan disalurkan kepada rakyat yang berhak menerima. Ironisnya, masih ada saja penyelewengan dalam penyalurannya. Baik itu penyelewengan dari pusatnya sendiri maupun oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita mengenai penyaluran dana subsidi BLT ini. Sungguh kasihan seorang nenek usia kurang lebih 80 tahun tinggal di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ia hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, dan yang sangat disayangkan adalah, dahulu ketika pemerintahan SBY si nenek terdaftar sebagai penerima dana BLT, tapi kini Ia harus gigit jari. Pasalnya saat pemerintahan Jokowi ini, yang pemerintah telah berkoar-koar jika dana kenaikan BBM akan di subsidikan kepada rakyat miskin malah tidak tercantum namanya dalam daftar warga penerima dana BLT. Si nenek harus bekerja semampunya untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Hal ini sangat berkebalikan dengan kenyataan yang ada. Di lain daerah ada seorang ibu ikut mengantri pengambilan dana BLT yang denganbangganya Ia memakai perhiasan di saat mengantri bersama rakyat yang lain. Sungguh ironis. Ada juga seorang bos truk yang Ia pun mendapatkan dana BLT.
Bagaimana tanggung jawab pemerintah yang seharusnya mampu menyalurkan dana BLT ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada rakyat yang dirugikan. Saya yakin, rakyat, utamanya bagi mereka kalangan menengah kebawah telah percaya kepadapara wakil mereka. Memang masalah ini bukanlah masalah sepele. Tapi jika pemerintah mampu mengemban dan juga memaknai apakah arti tanggung jawab yang diembannya ini, mereka pasti tak akan mudah menyelewengkan sesuatu yang bukan HAK mereka. Seharusnya mengenai kenaikan BBM ini pemerintah lebih mempertimbangkan kembali.
Apalagi pemerintahan Jokowi pun, masih baru diembannya beberapa bulan yang lalu. Tidakkah terlalu cepat mengambil keputusan tentang kenaikan BBM yang sangat merugikan bagi rakyat menengah kebawah. Dan mengenai penyaluran dana subsidi seharusnya ada lagi pembaharuan data-data mengenai penerima dana. Mana yang berhak menerima dan mana yang tidak berhak menerimanya. Jika mengenai penyaluran dana subsidi ini tidak dari pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan rakyatnya, harus lebih mendekat lagi. Bahkan penyaluran dana BLT ini juga harus melibatkan ketua RT, yangmana mereka lebih tau keadaan rakyatnya. Demi mengetahuai mana mereka yang harus menerima dan mana yang tidak boleh menerima. Dan jika ditemukan ada penerima yang terlihat secara fisik tidak layak menerima, maka seharusnya dengan pembicaraan dari hati ke hati pemerintah mau mengatakan jika mereka tidak berhak menerima. Alangkah baiknya jika dana tersebut disalurkan kepada rakyat lain yang layak menerima.
Sungguh ironis pemerintahan saat ini. Saya sebagai mahasiswa hanya bisa menyuarakan hak mereka semampu saya. Dan 1 hal yang bisa saya katakan untuk pemerintahan saat ini yaitu “ Yang tinggi semakin naik keatas dan yang rendah semakin jatuh kebawah.”
Semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu hidayah kepada kita semua agar lebih sadar dan mampu membedakan mana yang sesungguhnya berhak merima dan mana yang tidak berhak merima. Sekian dan terima kasih.