Respon Indonesia Terhadap Konflik Rusia - Ukraina

Pada tanggal 24 Februari, respon negara Indonesia terhadap konflik Russi dan Ukraina tergambarakan oleh cuitan Presiden Joko Widodo di Twitter. Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang karena perang menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.

 Selain itu, Mentri Luar Negri Retno Marsudi dalam siaran persnya juga menekankan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia adalah prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, de-eskalasi dan masalah kemanusiaan.

Posisi Insonesia dalam konflik ini semakin jelas dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa -- Bangsa yang dilaksankan pada tanggal 2 Maret 2022. Indonesia bersama dengan 141 negara menyetujui resolusi PBB yang mendesak Russia untuk menghentikan serangannya ke Ukraina. 

Resolusi tersebut mengutuk Presiden Putin karna menggerakan pasukan nuklirnya dalam posisi siaga. Kebijakan Indonesia tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme.

konstruktivisme memberikan gagasan dasar bahwa struktur sosial yang ada dibangun oleh praktik intersubjektif antar aktor di dalamnya yang akhirnya saling mempengaruhi antara struktur dan aktor penciptanya.

interaksi ini menghasilkan berbagai dimensi yang bersifat konstruksi gagasan seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, budaya, dan lain sebagainya.

Bagi para Konstruktivis, Realita dianggap sebagai konstruksi sosial. Menurut Lee and Greene (1999), Realita merupakan produk dari proses konstruksi sosisal budaya, sejarah, politik, dan ekonomi, sehingga realita dipandang sebagai suatu yang relative terhadap interaksi sosial dan konteks sosial. 

Elemen terpenting dari pandangan Konstruktivisme adalah kepercayaan intersubjektif dan ide, konsepsi, dan asumsi yang dipercayai bersama.

Kebanyakan dari kebijakan luar negri Indonesia dapat dianggap sebagai kebijakan luar negri yang berlandaskan konstruktivisme. Sejak Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya, Kebijakan Luar Negri Indonesia adalah bebeas dan aktif. 

Konsep kebijakan luar negri yang bebeas dan aktif ini telah menghasilkan sejumlah politik luar negri yang membangun citra dan menjadikan Indonesia sebagai negara bebas tetapi juga aktif dalam menangani pemasalahan di kancah internasional.

Konsep bebas dan aktif ini pertama kali diperkenalkan oleh wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, yang kemudian diterbitkan di Dewan Urusan Luar Negri. Konsep bebas dan aktif ini berakar pada perjuangan Indonesia untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaanya.