Dominasi Politisi senior di kancah politik tanah air menjadikan Indonesia sebagai penganut politik gerontokrasi. Terminus tersebut berasal dari kosakata Yunani geront, berarti 'orang tua' atau 'orang lanjut usia'. Geront + kratia (kekuasaan) berarti keadaan politik dan pemerintahan di mana yang berkuasa orang-orang yang secara signifikan lebih tua dibandingkan rata-rata populasi dewasa.
Fenomena tersebut dikuatkan oleh nama-nama yang muncul dalam bursa calon presiden 2019, yang didominasi oleh kalangan tua, meski ada beberapa politisi muda. Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali di Pilpres 2019 saat ini berusia 56 tahun, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berusia 75 tahun. Kemudian Prabowo Subianto, yang tetap akan maju dalam kontestasi Pilpres mendatang berusia 66 tahun.
Nama-nama tersebut -mereka yang masih ingin duduk di bangku kekuasaan- bahasa sopannya adalah 'politisi senior'. Agus Harimusrti Yudhoyono (AHY) menjadi nama paling muda dalam bursa capres dan cawapres yaitu 39 tahun, dan selalu menduduki posisi teratas dalam dalam berbagai survei elektabilitas. Representasi AHY dalam Partai Demokrat menjadikan citra PD semakin muda.
Menurut Guru Besar Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, dampak gerontokrasi terhadap politik Indonesia yaitu terhalangnya mobilitas vertikal politik politisi generasi lebih muda. Mereka berusia 40-an tahun yang sudah aktif pula bertahun-tahun dalam partai tidak dapat menembus dominasi atau sedikitnya hegemoni pemegang gerontokrasi.
Keadaan ini memunculkan otokrasi dalam partai politik. Otokrasi yang lama, baik pada tingkat negara maupun partai, bisa memicu perlawanan diam-diam yang akhirnya dapat memunculkan eksplosi politik yang bukan tidak mungkin mencabik-cabik negara atau partai.
Lebih ekstrem, majalah The Economist edisi Februari 2011 memuat, salah satu penyebab Arab Spring adalah perbedaan umur rata-rata (median age) di antara penduduk dengan penguasa dan politisi. Negara-negara otokrasi Arab dan di mana pun memperlihatkan kesenjangan antargenerasi.
Lucu rasanya jika secara teoretis, seharusnya negara demokrasi lebih memungkinkan munculnya politisi lebih muda. Namun, dalam kenyataan, negara demokrasi seperti Amerika Serikat bukan tidak mengandung gerontokrasi, baik di lembaga eksekutif dan legislatif khususnya.
Di negara-negara lain, politisi muda sudah mulai mendominasi dan bahkan duduk di posisi pembuat kebijakan. contohnya, Jesse Klaver, Pemimpin Partai Groenlink negara Belanda yang berusia 33 tahun. Lalu ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang baru berusia 46 tahun.
Lihat saja betapa 'chaos' situasi politik di Amerika Serikat ketika Donald Trump, kakek berusia 71 tahun memimpin. Selain kekacauan politik, kesenjangan sosial juga terjadi di AS. Berbagai kasus penembakan massal terjadi. Pelcehan seksual meningkat, kaum minoritas afria-amerika hingga imigran mendapatkan diskriminasi.
Partai Demokrat, satu-satunya partai yang mau berbenah untuk masalah korupsi, mulai menyadari pentingnya regenerasi kader. Setelah melakukan terobosan dengan mengadakan divisi pencegahan korupsi yang terintregrasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini PD siap untuk mengusung kader muda tampil di depan.
Menurut SBY (dalam Kompas.com) sudah saatnya yang muda tampil di depan, sementara orang tua Tut Wuri Handayani, mendukung dan menjaga dari belakang. "dream big, work hard and never give up," ujar SBY.
