Disisi lain aktualisasi keadilan sosial dalam berpolitik juga sering kali menuai penuntutan. Adil di bidang politik adalah bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Rakyat sebagai kedaulatan negara seharusnya diberlakukan secara adil dan makmur secara politik.
Problem hari ini dalam perpolitikan adalah tentang krisis kepercayaan dan pesimisme kaum miskin desa dan kota kepada elite politik, sehingga hak politik rakyat oleh sebagian rakyat mereka jual belikan.Â
Sistem pragmatisme itu secara tidak sadar dikomsumsi oleh sebagian rakyat dari para kaum elit politik itu sendiri. Ketidakadilan sosial dari sisi politik muncul seketika pada saat tujuan politik rakyat yang sesunggahnya merasa dihiraukan, sementara tujuan politik yang menindas dari kaum penguasa dan pengusaha (Pepeng) diprioritaskan.
Penutup
Dari berbagai bidang diatas, keadilan sosial sebagai kausalitas nilai-nilai pancasila tidak teraktualisasikan. Karena keadilan sosial adalah bahagian dari tarikan nafas yang sama dihembuskan dengan ke-empat Sila sebelumnya lewat implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri.Â
Harus disadari bahwa Pancasila sebagai nilai yang teraktualisasi bukan diaktualisasi, ia sebagai simbolitas moral budaya rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai perwujudan teraktualisasinya Pancasila adalah hal yang definitif.Â
Mengutip cerita sejarah Natsir dalam perdebatannya dengan Soekarno mengungkapkan bahwa "umat Islam boleh meniru sistem pemerintahan negara manapun selama sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang hendak diinginkan Islam, yaitu tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat".Â
Dengan demikian Natsir menyadari bahwa perwujudan dan keberhasilan dalam Pancasila adalah pada Sila ke-5 yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
Penulis : Habiburrohman
