[caption id="attachment_198183" align="alignleft" width="84" caption="ruly.blogpsot.com"][/caption] Setelah heboh kenaikan Tarif Dasar Listrik, minggu lalu kita kembali mendapat kehebohan berupa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Peristiwa ini menarik perhatian berbagai kalangan mulai dari masyarakat yang terkena dampak kenaikan tersebut sampai pejabat yang bertanggung jawab untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Semua penjelasan yang ada bermuara pada satu kesimpulan: penyebab kenaikan harga adalah pemberian gaji ke-13 kepada PNS. Sebagai masyarakat awam yang tak paham dengan teori ekonomi yang sangat rumit namun memiliki nalar dalam melihat suatu peristiwa mungkin kita bisa mencoba melihat peristiwa ini dari perspektif lain khususnya dari perspektif kebijakan publik. Lagi-lagi, hanya sebagai masyarakat yang menerima dampak suatu kebijakan. Dijelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi akibat naiknya permintaan terhadap barang karena meningkatnya daya beli sebagian masyarakat khususnya PNS yang menerima pendapatan tambahan berupa gaji ke-13. Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan baru: Jika benar penyebabnya adalah gaji ke-13, mengapa gaji tersebut diberikan? Kita memaklumi bahwa PNS sering disebut sebagai kelompok yang perlu diberi perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi Jika pemberian ini memicu kenaikan harga bukankah kenaikan ini menjadi tidak berarti dibandingkan dengan keadaan sebelum pemberian gaji tersebut? Lebih lagi, dampak perhatian pada PNS yang jumlahnya lebih kurang 4 juta orang harus ditanggung oleh oleh sekitar 230 juta orang. Betapa besarnya dampak yang ditimbulkan. Bagi masyarakat awam yang menjadi persoalan bukannya berapa besar penghasilan yang ada tetapi lebih pada berapa banyak barang yang bisa didapat dari nominal gaji yang diperoleh atau berapa banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dari penghasilan tersebut. Bukankah kita sering mendengar keluhan ibu-ibu "dulu kalau ke pasar bawa uang Rp. 20 ribu aja sudah bisa belanja banyak dan masih sisa lagi, sekarang? boro-boro sisa, cukup aja sudah untung." Mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dalam sebuah keputusan atau kebijakan memang bukanlah suatu pekerjaan mudah. Dampak suatu keputusan pada berbagai kelompok tentu sudah dipertimbangkan dengan matang. Biasanya keputusan akan jatuh pada pilihan yang memberikan manfaat paling besar atau risiko yang paling kecil. Dengan asumsi ini, dapatkah kita menarik kesimpulan bahwa pemberian gaji ke-13 memberikan manfaat paling besar bagi seluruh rakyat? Jika ya, mengapa hal ini malah menimbulkan persoalan baru di masyarakat? Atau penyebab kenaikan harga sebenarnya bukan pemberian gaji ke-13 tapi ada faktor lain yang belum terindentifikasi selama ini? Salam,