Perjanjian Tanpa Meterai, Apa Akibat Hukumnya?

Berikut adalah pendapat hukum saya atas pemakaian meterai. Pendapat ini disusun berdasarkan hukum tertulis di Indonesia.

SUMMARY 

Meterai sangat banyak digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis sehari-hari terutama untuk dokumen-dokumen yang bernilai. Namun masih banyak yang belum memahami apa sebenarnya esensi pemakaian meterai, apa fungsinya dan untuk dokumen apa saja yang diwajibkan dan dokumen apa saja yang tidak di wajibkan.

 Banyak juga kalangan menilai bahwa pemakaian Meterai tidak perlu karena hanya akan memboroskan biaya dan hanya perlu apabila dilakukan legalisir di kantor pos untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

ISU HUKUM

Dari uraian summary di atas, setidaknya dapat ditarik 3 isu hukum yaitu Pertama, dokumen apa saja yang wajib dikenakan dan tidak wajib dikenakan Meterai? 

Kedua, apa akibat hukumnya apabila dokumen tidak dikenakan meterai? Apakah dokumen misalnya perjanjian menjadi tidak sah? Apakah ada kasus yang terjadi apabila dokumen tidak dikenakan dimeterai? Kedua, Apakah ada cara lain untuk menghemat biaya meterai?

SUMBER HUKUM

Sumber Hukum Primer

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ("UU Meterai");
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer");
• Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020 tanggal 04 Juni 2020 ("Putusan PK 2204/B/PK/2020").

 

Sumber Hukum Sekunder

• Aditya Anggi Pamungkas, Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017 ("Aditya Anggi Pamungkas 2017");
• Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya, Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian, Jurnal  Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020) ("Siti Nurdiyah 2020");