Grace Novica Putri Azzahra / 191251176
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Menjadi negara kepulauan besar yang menyimpan berbagai macam ras, suku, budaya dan bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang melimpah, dan selalu bertambah ditiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kenaikan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 2.271.017 jiwa tiap tahunnya (Ulya et al., 2022). Tingginya angka kenaikan jumlah penduduk tersebut, menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini (Admaja et al., 2019).Â
Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, adalah kurangnya edukasi tentang pentingnya menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah dan berfokus pada penyejahteraan kesehatan masyarakat, memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Karena dalam program KB ini, mengedukasi tentang pentingnya membatasi jumlah kelahiran bagi tiap kepala keluarga di Indonesia, demi memperbaiki kualitas keturunan (Puspitaningtyas, S. et al., 2020) dengan kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri diartikan sebagai upaya untuk mencegah kehamilan, dengan bantuan berupa obat maupun alat. Berdasarkan penggunaannya, kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam, yaitu: kontrasepsi sementara (intervensi) yang berfungsi untuk memberikan jarak antara kelahiran terakhir dengan kehamilan kembali, dan juga kontrasepsi tetap (terus-menerus) yang berarti mengakhiri masa subur (Widyaningtyas et al., 2021).
Meskipun tujuan dari program ini dinilai relevan, namun rupanya masih menuai banyak pro dan kontra dari beberapa pihak. Beberapa pihak menyatakan bahwa memiliki anak/keturunan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diikat oleh peraturan/regulasi manapun. Padahal apabila angka kelahiran di Indonesia dibiarkan terus bertambah tanpa ada peraturan/regulasi, maka akan terjadi masalah di berbagai bidang. Seperti sulitnya mencari pekerjaan karena persaingan yang semakin sengit, keterbatasan dalam mengakses sarana dan prasarana yang masih terbatas kapasitasnya, dan juga bertambahnya kasus kriminal akibat lemahnya perekonomian. Dan dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu berpartisipasi dalam memperluas askes edukasi dan pelayanan kontrasepsi pada masyarakat.
Program KB ini penting untuk diterapkan, karena dapat menunjang berbagai aspek, yaitu pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, penerapan KB dapat mengurangi beban finansial keluarga dan negara, seperti halnya pengeluaran untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Pada aspek sosial, KB dapat memperbaiki kualitas hidup juga dapat mencegah kepadatan penduduk. Selain itu, pada aspek lingkungan, KB juga berfungsi agar kelestarian sumber daya tidak cepat habis dan tetap lestari. Sehingga diharapkan dengan adanya program ini, kehamilan menjadi momen yang memang diharapkan dan dinantikan sehingga perbuatan menggugurkan kandungan (aborsi), tidak pernah terjadi lagi (Nurfitriani, 2020). Dengan demikian, kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana akan semakin bertambah, sehingga tercipta keluarga terencana yang sehat, sejahtera dan berkualitas.
KATA KUNCI : Keluarga Berencana, Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Penduduk.
DAFTAR PUSTAKA
Admaja,  M.  F.,  Kalalinggi,  R., &  Alaydrus,  A.  (2019).  Peran  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (DPPKB)  Dalam  Pengendalian  Pertumbuhan  Penduduk  di  Kota  Samarinda.  Samarinda:  eJournal  Ilmu Pemerintahan
Agustina, K.S., Rosita, E., Pani, W., Silfia, N.N., Fadliyah, L., Kusika, S.Y., Ds, N.K.A.D.U., Kesumawati, K.A.S., Sumiaty, S. and Judijanto, L., 2024. Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. PT. Green Pustaka Indonesia.
