Utang luar negeri negara adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk yang membutuhkan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman pada waktu tertentu. Utang luar negeri terjadi pada saat seorang entitas dalam negeri meminjam uang pada entitas luar negeri. Utang ini biasanya dilakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mengalami defisit. Pengeluaran pemerintah tersebut dibagi menjadi dua yaitu, pengeluaran produktif dan nonproduktif. Contoh dari pengeluaran produktif adalah membangun infrastruktur, penyertaan modal nasional, dll, sedangkan pengeluaran non-produktif contohnya adalah membayar PNS, subsidi, dll.
Bagaimana dengan utang luar negeri Indonesia?
Profesor Wayu Eko Yudiatmaja seorang dosen program studi Ilmu Administrasi Negara berpendapat bahwa secara teoritis utang luar negeri memang berimplikasi negatif terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa utang luar negeri yang terakumulasi YOY (Year on Year) akan menjadi beban fiskal (fiscal burden) bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui instrumen pengeluaran publik.Â
Secara umum utang luar negeri dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Meskipun usaha penanganan utang luar negeri telah dijalankan oleh pemerintah, saat ini utang luar negeri nasional tidak mengalami penurunan yang berarti (YOY). Sekalipun rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, perbandingan rasio utang dengan nilai ekspor tidak menunjukan tanda-tanda kemajuan. Tidak hanya itu, belakangan ini pembayaran atas cicilan pokok dan bunga utang terus menggerogoti APBN.
Bagaimana dengan jebakan hutang China?
Dhinda fatma salsabila, seorang pengamat ekonomi dunia, menyampaikan prespektif netralnya terhadap utang luar negri Indonesia pada China. Adapun tujuan Dhinda menyampaikan pendapatnya adalah untuk memberi informasi pada masyarakat luas mengenai jebakan utang china dari sudut pandang netral seorang pengamat. Menurutnya, peluang Indonesia untuk terjebak dalam jebakan utang China sangat kecil. Ia berargumen bahwa rasio hutang terhadap pendapatan negara yang rendah dan jumlah hutang pemerintah kepada China yang sedikit membuat peluang Indonesia gagal bayar hampir tidak mungkin.Â
Berapa sih jumlah utang negara?
Dalam UU nomor 17 tahun 2003 pasal 12 dijelaskan bahwa maksimal hutang negara adalah 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara itu, saat ini rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah 29% yang artinya masih dalam batas wajar. Dari 29% tersebut, sebesar 81,4% merupakan Surat Utang Negara (SUN) dan hanya 18,23% adalah hutang luar negeri. Per tahun 2018 pinjaman luar negeri Indonesia kepada China hanya sebesar 22T atau 0,5% pendapatan negara.
Akan tetapi, jika dibiarkan terus menerus hal ini dapat menjadi bahaya tersendiri bagi Indonesia. Per tahun 2022, utang luar negeri Indonesia berada di level 200,2 miliar dollar. Tingginya jumlah utang luar negeri ini menimbulkan banyak dilema seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok dan pelemahan mata uang rupiah. Beberapa ahli berargumen bahwa kondisi keuangan negara saat ini baik-baik saja. Tetapi, hutang sedikit bila ditumpuk terus menerus maka akan menjadi besar. Misalnya Sri Lanka, sebelum pandemi ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan meroket namun pasca pandemi negara ini justru mengalami kebangkrutan akibat hutang luar negeri yang tinggi.Â
Sifat hutang yang berpotensi menjadi masalah tanpa disadari tersebut memiliki kesamaan dengan bom waktu. Sebuah bom waktu dapat meledak kapanpun tanpa sepengetahuan orang-orang, sama seperti hutang luar negeri yang dapat menjadi masalah tanpa disadari. Maka dari itu, bila tidak berhati-hati hutang luar negeri Indonesia berpotensi menjadi bom waktu yang dapat meledak seketika.
Apabila Indonesia terus menambah utang nya tanpa memperhatikan pertumbuhan serta kemampuan bayar maka 20 tahun ke depan nanti bangsa kita akan memasuki masa-masa kelam. Tingginya hutang negara akan melumpuhkan kemampuan pemerintah menggunakan APBN untuk menjalankan kebijakan-kebijakan publik. Akibatnya, kebijakan seperti subsidi, membayar ASN/PNS, dll terhenti. Perekonomian Indonesia juga akan mengalami resesi dan hiperinflasi akibat kegagalan negara menjalankan fungsinya.
