Kebijakan fiskal sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur fungsi perekonomian negara. Tujuan utama kebijakan fiskal  adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas  pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Jadi, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran suatu negara untuk mencapai tujuan perekonomian negara yang lebih baik.
Selain tujuan utamanya, kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan lain, seperti mencapai stabilitas kondisi perekonomian suatu negara di tingkat nasional, merangsang partisipasi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perpajakan juga mempunyai fungsi menjaga dan mengupayakan keseimbangan keseimbangan dasar perekonomian negara.
Dalam pengelolaan keuangan publik, kebijakan fiskal mempunyai fungsi lain seperti menjaga stabilitas harga komoditas, mendorong investasi dan menyediakan lapangan kerja. Kebijakan perpajakan juga mempunyai fungsi mengatur penerimaan dan pengeluaran negara serta  mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian negara.
Dalam beberapa kasus, kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan surplus untuk mencegah inflasi atau kebijakan defisit untuk mengatasi kekurangan pendapatan dibandingkan pengeluaran. Kebijakan fiskal yang dinamis juga dapat diterapkan kapan saja ketika negara membutuhkan dan memiliki instrumen seperti pajak dan  belanja negara. Singkatnya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting untuk mengatur jalannya perekonomian negara dan mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik.
Studi kasus kebijakan fiskal di Indonesia dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk contoh kebijakan fiskal yang diterapkan  pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh kebijakan perpajakan yang diterapkan adalah pengenaan pajak tambahan atau tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan atau properti mewah.
Kebijakan perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal dianggap sebagai bagian dari sistem perekonomian berdasarkan hukum Syariah dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal Islam berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan mendorong kohesi sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal di Indonesia  mengalami perubahan. Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memfokuskan kembali operasional dan realokasi anggaran untuk merespons dampak Covid-19. Kebijakan perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako dan Beras Sejahtera, serta mendukung dunia usaha khususnya UMKM dan sektor informal.
