Mohon tunggu...
Anggiat Sitinjak
Anggiat Sitinjak Mohon Tunggu... Ketua LP.K-P-K Labura

Berani Mengungkap Fakta Demi Keadilan Yang Didukung Ideologi Pancasila Ke 5.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Koperasi Ini Ingin Merampas Atau Menyerobot Hak Masyarakat Penggarap Pertama

22 Januari 2020   21:58 Diperbarui: 22 Januari 2020   22:10 23 0 0 Mohon Tunggu...

Didalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial ( Revisi II)  Kode 0718 Sudah terdapat hak masyarakat Setempat yang dimana masyarakat setempat mendapat hak berupa SKT Mualai Tahun 1993-1995 Dan Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik dan cakap, masyarakat setempat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara indonesia berupa pembayaran Pajak Bumi Bangunan ( PBB). 

Namun Belum Mendapatkan Hak Perlindungan Hukum Dari Negara ini!

Menurut UUD Pepres No 88 Tahun  2017.

Pasal 11 Ayat 1 Bagian C. 

C. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah di kuasai lebih dari 20 Tahun secara berturut -turut di lakukan dengan MENGELUARKAN BIDANG TANAH DARI KAWASAN HUTAN MELALUI PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN .

jelas di katakan dalam pepres No 88 Tahun 2017 harus dikeluarkan dari kawasan hutan karena sudah memenuhi syarat Lebih Dari 20 Tahun atau sudah memenuhi 3 keteria .

1.Bahwa penguasaan Tanahnya di lakukan dengan itikat baik dan secara terbuka.

2.Bidang Tanah Tersebut Tidak di ganggu pihak lain. 

3.Penguasaan Tanahnya di akui dan di benarkan masyarakat hukum adat / Kepala Desa. 

Prosess ini Tidak Terlaksana dan tercapai akibat Di Ganggu Oleh  

1.Koperasi Tani Mandiri Asahan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x