Bukti maraknya malpraktik tukang gigi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan maupun dinas kesehatan di setiap daerah belum optimal.
Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan dan pembinaan terhadap tukang gigi harus ditingkatkan lagi. Pun permenkes no. 39 ini merupakan peraturan yang jelas dan tegas dalam mengatur praktik tukang gigi di Indonesia.
Maka yang diperlukan saat ini adalah komitmen dan ketegasan dari pemerintah, khususnya dinas kesehatan untuk mengatur dan menertibkan para tukang gigi yang melakukan tindakan ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Bahkan, menurut salah satu dewan pembina PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), drg. Zaura Rini Matram, tukang gigi harus dihapus dan dihilangkan dari masyarakat. Pun masyarakat juga harus tahu bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi.
"Tukang gigi sangat merugikan masyarakat, PDGI minta agar peraturan ini dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk masalah kesehatan masyarakat, PDGI tidak mau kompromi," ujar drg. Zaura.8
***
Referensi
1. Inilah Sejarah Tukang Gigi di Indonesia - BeritaSatu.com [Internet]. [cited 2018 Sep 1].
2. Haris R Al. Fenomena Pahit Praktik Gigi Ilegal Batasan. 2018;
3. Dilarang Beroperasi, Tukang Gigi Protes Permenkes - Kompas.com [Internet]. 2012 [cited 2018 Sep 1].
4. Tukang Gigi: Kenapa Kami Dibasmi? - Kompas.com [Internet]. 2012 [cited 2018 Sep 1].
5. Putra EP, Rahadi F. MK: Tukang Gigi Boleh Berpraktik! | Republika Online [Internet]. 2013 [cited 2018 Sep 1]. 6. Putri AW. Mewaspadai Risiko Memakai Jasa Tukang Gigi - Tirto.ID [Internet]. 2018 [cited 2018 Sep 1].
7. Dagelan Drama Kortugi (@korbantukanggigi) * Instagram photos and videos [Internet]. [cited 2018 Sep 1].
8. Candra A. Tukang Gigi dan Risiko Infeksi - Kompas.com [Internet]. 2011 [cited 2018 Sep 1].
