PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengelolah serta memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang diwujudkan melalui seperangkat kebijakan public. Tanah adalah modal dasar dalam pembangunan, hampir tidak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tanpa perlu tanah.
Menurut Mapandia dalam Malak (2006), soal tanah di Papua tidak pernah berhenti, semua anggota dari satu suku mengakui sebagai pemilik tanah tersebut. Berikut beberpa permasalahan yang terjadi di kota Sentani;
1. Sengketa Hak Ulayat masyarakat adat secara turun temurun yang selalu menghantui pembangunan di kota Sentani
2. Kurangnya lahan untuk pembangunan, dikarenakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas perkotaan yang berada di atas tanah adat
3. Kurangnya sosialisasi mengenai bank lahan, tidak adanya batas tanah yang jelas (lahan pemerintah yang berbatasan dengan tanah adat)
4. kurangnya pengawasan dari Badan Pertanahan Daerah sehingga pada sertifikat tanah yang dikeluarkan kadang mengalami penggandaan, sehingga sebidang tanah dimiliki oleh beberapa individu
5. Tidak ditemukannya peta dasar yang dapat membedakan tanah adat dan lahan pemerintah
6. konflik-konflik lahan yang dapat ditempati oleh pihak swasta, investor penanam modal dan masyarakat (dari luar Suku Sentani) berdomisili dan beraktivitas di kota Sentani
GAMBARAN UMUM LOKASI
Kota Sentani adalah Ibukota Kabupaten Jayapura yang administrasinya berada di Distrik Sentani. Dengan luas 245,79 km2 dan memiliki fungsi pelayanan yaitu pemukiman, perdagangan dan jasa, transportasi, dengan skala pelayanan yang melingkupi distrik di Kabupaten Jayapura.
