Presiden Jokowi kembali menjabat menjadi presiden periode ke-2 pada 20 Oktober 2019. Jokowi kembali terpilih kembali menjadi presiden setelah berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan hasil 55,50% dan 44,50% dengan selisih suara hingga 16,9 Juta Suara.
Langkah Jokowi dalam memimpin Indonesia periode ke-2 ternyata tidak semudah periode pertama. Hal ini disebabkan pada saat pemerintahan Jokowi banyak sekali external shock yang meyebabkan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, bahkan menyebabkan indonesia masuk ke jurang resesi dengan tingkat utang yang meningkat.
External Shock tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus membatasi dan menutup beberapa sektor ekonomi.
Pada kasus ini, pemerintah melakukan beberapa tindakan penanganan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Prioritas pemerintah saat itu adalah bagaimana menurunkan tingkat kasus terkena dan kematian akibat Covid-19. Â
Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan tingkat kasus dan kematian Covid-19 adalah dengan melakukan recovery di rumah sakit hingga pembatasan aktivitas masyarakat.
Ternyata Action Plan yang dilakukan pemerintah ini tidak berhasil. Langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengharuskan masyarakat harus melakukan swab dan PCR sebelum bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Hal ini sempat berhasil menurunkan Covid-19.
Akan tetapi, kasus kembali meningkat karena mulai timbulnya pemalsuan surat Covid-19, karena dianggap harganya terlalu mahal untuk sekali swab. Sehingga pemerintah menurunkan harga swab dan PCR Test, hingga akhirnya pemerintah memerintahkan agar masyarakat wajib melakukan Vaksinasi hingga beberapa tahap.
Ternyata kebijakan pemulihan kesehatan itu berhasil membuat kasus Covid-19 melandai. Yang menjadi permasalahannya sisa dari kebijakan pemerintah melakukan pemulihan kesehatan menyebabkan utang meningkat karena APBN tidak mampu meng-cover semua pembiayaan pemulihan kesehatan.
Ditambah lagi dengan adanya beberapa sektor yang masih belum pulih akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini meyebabkan pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kebijakan fiskal dan moneter, diantaranya pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial bagi keluarga yang kurang mampu yang terdampak Covid-19 serta pemberian pelatihan dan uang saku bagi tenaga kerja yang teradampak PHK, serta pemberian bantuan ke UMKM dan pengurangan pajak bagi pelaku usaha besar.
Sedangkan BI melakukan beberapa kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga, burden sharing, penetapan target infllasi, dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan tersebut dijalankan secara continue, dan berhasil membuat ekonomi indonesia kembali pulih.
