Mohon tunggu...
Rachmad Gempol
Rachmad Gempol Mohon Tunggu...

RACHMAD YULIADI NASIR, Jurnalis Independent. Mesjid Deah Bitay Aceh Turkiye Jl.Teungku Di Bitay No.1\r\nBitay Jaya Baru Banda Aceh 23235. SMS: 088260020123\r\n

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Menatap Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2017

3 April 2016   11:41 Diperbarui: 3 April 2016   14:20 0 0 0 Mohon Tunggu...

[caption caption="Workshop RKPA Bappeda Aceh (twitter:@rachmadyuliadi)"][/caption]

JAKARTA-GEMPOL, Pemerintah Aceh kembali membuat prioritas kerja. Dalam Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2017 terlihat berbagai isu strategis. Beberapa usulan penggunaan dana otsus bagi penyelesaian kasus narkoba yang melanda generasi muda Aceh.

Saat ini 75 persen orang ditahan di lapas Aceh karena kasus narkoba. Aceh sudah darurat narkoba dan jangan tunggu generasi muda Aceh lainnya menjadi generasi gila.

BAPPEDA Aceh mengadakan acara workshop Konsultasi Publik terhadap penyusunan Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2017 di aula BAPPEDA, Banda Aceh, Senin (28/03/2016).

Hadir berbagai dinas terkait, LSM, Organisasi masyarakat, serta jurnalis dan tamu penting lainnya.

Economic rebound belum diikuti dengan perbaikan pada indikator kualitas pembangunan ekonomi. Ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh makin rendah disebabkan oleh peranan minyak dan gas bumi terhadap ekonomi Aceh terus mengecil.

Ketimpangan wilayah di Aceh mempunyai karakteristik ketimpangan kota-kabupaten. ketimpangan antar kelompok pendapatan mengalami peningkatan meskipun masih berada di bawah angka nasional.

Ekonomi dunia baik negara maju dan berkembang mengalami rebound. Rebalancing Ekonomi China dapat mempengaruhi permintaan global dan harga komonitas.

Eksternalitas positif perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Aceh. Sedangkan eksternalitas negatif perlu diantisipasi agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Penerapan pelabuhan Malahayati sebagai salah satu 24 pelabuhan strategis (TOL LAUT), kebijakan Transfer Fiskal ke daerah, dana desa (2016) sebesar Rp 3,829 Trilyun dan rata-rata desa dapat Rp 600 Juta.

Prioritas pembangunan:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Keberlanjutan perdamaian
3. Dinul islam, sosial, adat dan budaya
4. Ketahanan pangan dan nilai tambah
5. Penanggulangan kemiskinan
6. Pendidikan
7. kesehatan
8. Infrastruktur yang terintegrasi
9. Sumber daya alam berkelanjutan
10. Lingkungan hidup dan kebencanaan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x