Indonesia telah memasuki periode bonus demografi sejak 2012 dan mengalami puncaknya pada tahun 2020. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah usia non-produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Berdasarkan paparan Surya Chandra, anggota DPR Komisi IX dalam Seminar masalah Kependudukan di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70%, sedangkan sisanya 30% adalah penduduk yang tidak produktif. Dilihat dari jumlahnya , penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara non-produktif hanya 60 juta. Bonus demografi terjadi karena penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang yang mengakibatkan terjadi perubahan struktur umur penduduk. Penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi anak-anak. Hal ini terlihat dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Adanya penurunan kematian bayi juga akan meningkatkan jumlah bayi yang terus hidup dan mencapai usia kerja.
Bonus demografi ini tentunya akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non-produktif (usia tua dan anak-anak). Diperkirakan dari 100 orang produktif menanggung 44 orang usia non-produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai tahun 2020.
Kontribusi penduduk berusia produktif ini telah terlihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stabil. Bahkan di negara lain seperti Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea bonus demografi ini berkontribusi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi antara 10-15%. Tentu saja ini juga menjadi sebuah peluang bagi Indonesia. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Impasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk dapat memanfaatkan peluang adanya bonus demografi perlu dilakukan upaya sejak dini. Seluruh pihak baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat perlu terlibat dan berpartisipasi.
Melihat perlunya kritis menanggapi bonus demografi yang dialami Indonesia. Tanpa persiapan yang matang, maka bonus demografi bisa menjadi beban tambahan. Dengan bonus demografi ini, jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk. Lapangan kerja yang dibutuhkan pun makin banyak. Jika lapangan kerja tidak diakomodasi, maka bisa menciptakan banyak pengangguran. Agar pengangguran tidak lantas membengkak, maka kompetensi sumber daya manusia harus ditingkatkan. Jumlah penduduk produktif yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi artinya Indonesia akan memiliki penduduk besar tetapi tidak produktif. Jika pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja atau peluang usaha yang kondusif, maka kondisi ini akan diikuti dengan jumlah penggangguran tinggi. Pengangguran ini akan didominasi oleh penduduk muda dan terdidik yang dapat mendorong timbulnya social unrest dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Apalagi tahun 2015 Indonesia siap memasuki Masyarakat Ekonomi Asia(MEA) tentunya persaingan di dalam mendapatkan lapangan kerja semakin tinggi. Jika pemerintah tidak melakukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dikhawatirkan bonus demografi ini malah menjadi sebuah bencana bagi Indonesia. Upaya nyata yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah memberikan pelatihan kerja dan modal bagi masyarakat usia produktif. Dengan adanya pelatihan kerja jelas akan ada nilai tambah bagi tenaga kerja Indonesia. Pemberian modal merangsang masyarakat untuk aktif memulai wirausaha yang tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja.
Diharapkan bonus demografi ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Manfaat bisa didapatkan dengan adanya kesiapan kebijakan seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun keternagakerjaan. Misalnya dalam bidang pendidikan wajib belajar terus diperpanjang menjadi 12 tahun. Lalu jumlah Drop Out pelajar yang keluarganya berpenghasilan rendah harus dikurangi dan merevisi kurikulum pendidikan yang ada saat ini. Dari sisi kesehatan, dimulai dengan nutrisi 1000 hari pertama sejak kelahiran sebab jangka waktu tersebut adalah masa-masa untuk perkembangan otak. Sedangkan dari sisi keternagakerjaan Pemerintah perlu menggenjot industri padat karya, pertanian, industri kreatif serta industri mikro, kecil dan menengah. Dengan pembekalan dan pelatihan hardskill maupun softskill bagi penduduk usia produktif juga merupakan upaya peningkatan kwalitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia. Selain itu pemerintah juga bertugas mengubah mindset penduduk Indonesia yang selama ini konsumtif menjadi produktif. Jika hal tersebut diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia maka pemerataan kesejahteraan akan tercapai dan peluang yang tercipta dari bonus demografi dapat termanfaatkan secara maksimal. Sehingga bonus demografi benar-benar akan menjadi peluang untuk pertumbuhan Indonesian kearah yg lebih baik, bukan dipandang sebagai sebuah bencana.
Tentunya ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Namun juga menjadi tugas kita masyarakat Indonesia. Sebuah bangsa yang kuat harus mempunyai perencanaan, termasuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sejatinya, perubahan tidak bisa dilakukan dalam sekejap, maka dari itu pembenahan kualitas manusia harus dimulai dari sekarang demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.
