Sementara itu, keluarga kerajaan Arab Saudi saat ini ttengah mengalami konflik internal. Sejumlah pangeran Saudi mendesak pemakzulan Raja Salman. Selain itu para pemilik darah biru Kerajaan Saudi Arabia (KSA) pun menolak Mohammed bin Nayef (Pangeran Pertama dan sekaligus Menteri Dalam Negeri) yang dipandang arogan dan ekstrim serta Mohammed bin Salman (Putra raja yang juga sebagai wakil putra mahkota dengan jabatan Menteri Pertahanan Saudi).yang dianggap korup dan merusak sistem negara.
Sederhananya, penguasa KSA tengah menghadapi dua ancaman pemberontakan, rakyat yang termarjinalkan dan para pangeran yang berebut kekuasaan. Jika kedua ancaman ini bersatu, hembusan revolusi ala Arab Spring bisa menerpa Arab Saudi.
Sampai saat ini dua kekuatan yang mengancam KSA itu belum menyatu dan menguat. Karenanya, sebelum ancaman yang dihadapinya bertambah kuat dan sulit dikontrol, KSA mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dulu. Caranya dengan memancing kemarahan pendukung Nimr. Dan jika pendukung Nimr terpancing, penguasa KSA akan melibasnya dengan tuduhan yang sama dengan yang dialamatkan kepada Nimr: terorisme.
Demikian juga kepada para pangeran KSA yang mengincar kekuasaan kerajaan, penguasa KSA akan menangkapi para pangeran dengan tuduhan bekerja sama dengan kelompok teroris. Dengan menggunakan stempel “terorisme” penguasa KSA mendapat legitimasi dunia internasional untuk melakukan berbagai tindakan.
Penguasa KSA seperttnya sudah menyiapkan skenario ini matang-matang. Jika nantinya terjadi pemberontakan bersenjata sebagaimana yang terjadi di Libya dan Suriah, penguasa KSA sudah siap menghadapinya. Hal ini terbukti dengan dibentuknya aliansi militer anti-teror yang beranggotakan negara-negara berpenduduk mayortas muslim. Penguasa KSA sepertinya berpikir sekarang ini merupakan waktu yang tepat untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Itulah kenapa pembentukan aliansi militer anti-teror terlihat terburu-buru. Hal ini disebabkan penguasa KSA takut kecolongan karenanya harus mendahului aksi lawan-lawannya.
Kalau pun kedua kekuatan yang mengancamnya tidak juga terpancing untuk bergerak, penguasa KSA tetap akan menangkapinya dengan berbagai tuduhan. Jika demikian, ke depan akan banyak rakyat dan pangeran yang ditangkap.
Sikap Iran dalam kasus ini menarik untuk diamati. Banyak yang mengatakan Iran terprovokasi oleh Saudi. Tapi, bisa jadi Iran justru memanfaatkan insiden eksekusi mati Nimr untuk memprovokasi perlawanan terhadap penguasa KSA. Provokasi tersebut tidak harus menyulut konflik berdarah, karena yang dikehendaki Iran hanya melemahnya kekuatan Arab Saudi. Iran bisa memerankan dirinya sebagai penghubung antara para pangeran dengan pendukung Nimr. Jika berhasil Iran akan menjadi “Bunda Putri” di tengah kerajaan KSA.
Bagaimana dengan di Indonesia?
Secara langsung Indonesia tidak terpengaruh dengan eksekusi Nimr. Namun demikian pemerintah tetap harus mewaspadai kelompok-kelompok yang menunggangi insiden ini untuk mengelorakan kebencian terhadap penganut Syiah yang buntutnya berupa ancaman serangan terhadap penganut Syiah.
Informasi intelijen tentang adanya ancaman serangan terhadap penganut Syiah pernah diungkapkan oleh Menkopolhukam Luhur Panjaitan pada 3 Desember 2015 lalu. Informasi intelijen ini tidak salah mengingat ujaran kebencian terhadap Syiah terus meningkat selama 2015. Ujaran kebencian ini akan meningkat menjelang dan pasca kedatangan ulama Saudi Muhammad Al Arifi pada pertengahan Januari 2015.
Promosi ajakan untuk mendengarkan tausiah Arifi sudah disebar secara masih lewat berbagai media online dan jejaring sosial. Beruntung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memantau rencana kedatangan pendukung kelompok teroris Jabahat Al Nusro ini.
