Kabinet baru akan segera diumumkan. Sepanjang Senin (21/10/2019) kemarin hingga Selasa ini kita sudah dan akan mengetahui bersama sejumlah figur yang diundang ke Istana Presiden. Sepertinya mereka-mereka yang datang dengan berbaju putih itu bakal positif menempati kursi menteri di Kabinet baru periode 2019 hingga 2024 nanti, atau bisa juga batal terpilih.
Bila nama resmi kabinet periode 2014 hingga 2019 adalah Kabinet Kerja, nama resmi kabinet baru ini secara resmi belum ada sampai Presiden Joko Widodo mengumumkannya, yang menurut rencana akan dilakukan Rabu besok (23/10/2019). Tetapi sejumlah media santer menyebut nama kabinet baru sebagai Kabinet Kerja Jilid 2.
Yang pasti sejumlah figur saat ini H2C alias harap-harap cemas. Mungkin saja ada figur yang sudah tahu bakal terpilih mengisi kursi menteri, tetapi belum 100 persen yakin sampai Presiden menghubunginya. Mungkin ada menteri yang gelisah apakah ia masih dipercaya atau sudah tidak dipercaya lagi membantu Presiden di kabinet baru ini.
Yang pasti dalam tiga hari ini, setiap figur pasti membiarkan teleponnya, baik telepon seluler maupun telepon PSTN di rumah atau di kantor tetap aktif. Bisa saja Presiden menghubunginya malam-malam atau tengah malam atau dini hari sebelum adzan Subuh berkumandang.
By the way, ponsel saya juga selalu stand by sejak dulu kala meski saya tidur malam. Ponsel saya letakkan di meja kecil di samping ranjang saya. Tetapi tujuannya berbeda, supaya saya tetap bisa dihubungi oleh orang tua atau saudara-saudara saya. Tetapi seandainya saya dihubungi Presiden untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi saya, mungkin saya akan mempertimbangkannya. :)
***
Presiden harus cermat dalam memilih menteri karena tantangan di masa depan tidak main-main, semakin hari semakin luas dan kompleks, baik tantangan internal maupun eksternal. Kursi menteri harus diisi dengan figur terbaik yang mumpuni di bidangnya, yang memiliki visi yang sama dalam membangun negeri.
Di tahun 2018 lalu, Presiden Joko Widodo pernah memaparkan lima tantangan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Presiden, lima tantangan internal saat ini adalah intoleransi, terorisme, korupsi, kemiskinan dan kesenjangan. (sumber: Suara.com)
Sebetulnya kita sudah memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman hidup setiap warga negara, sedangkan Sumpah Pemuda 1928 adalah janji menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda adalah final dan tidak dapat ditawar lagi.
Tantangan intoleransi misalnya, seharusnya itu sudah selesai sejak tahun 1928 lalu. Apalagi ketika Pancasila lahir di tahun 1945, isu terkait intoleransi seharusnya tidak pernah terjadi lagi. Oleh karena itu kebhinekaan atau inklusivisme harus dijunjung tinggi. Eksklusivisme tidak mendapat tempat, karena tidak selaras dengan Pancasila.
Sementara itu tantangan eksternal yang harus dihadapi antara lain perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang hingga saat ini belum jua nampak ujungnya. Selain itu Revolusi Industri 4.0 yang sedang mendisrupsi secara masif di seluruh dunia menjadi tantangan lainnya.
Terjadinya revolusi industri membuat kita mau tidak mau harus segera beradaptasi. Berbeda dengan Revolusi Industri 3, aspek kecepatan adalah kunci Revolusi Industri 4.0 agar lebih unggul daripada yang lain.
Tentu saja ini tidak mudah. Diperlukan figur yang paham dengan hal ini. Mungkin karena alasan itulah Presiden memanggil seorang leader sebuah perusahaan start-up atau perintis di bidang teknologi informasi (TI) yang kini menjelma menjadi salah satu unicorn, sebutan untuk perusahaan perintis yang memiliki valuasi di atas USD 1 milyar.
Sebagai praktisi TI, salah satu calon menteri ini pasti tidak asing dengan digital economy, internet of things, artificial intelligence, cloud computing, big data, augmented reality, teknologi 3D printing hingga cyber security yang menjadi elemen dalam Revolusi Industri 4.0.
Walau banyak diaplikasikan di dunia bisnis, elemen-elemen tersebut juga dapat diaplikasikan di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu para menteri baru didorong untuk memiliki rencana strategis yang berbasis "e" alias electronic. Selain cepat, aplikasi berbasis 'e" di birokrasi akan mendorong transparansi sehingga tantangan korupsi juga sekalian dapat dikikis secara bertahap.
Isu lainnya adalah ancaman krisis ekonomi global yang diramalkan akan terjadi di tahun 2020 hingga beberapa tahun ke depan. Sejumlah negara di dunia kini mengalami krisis ekonomi dengan berbagai level. Ada yang siap siaga, ada yang was-was, ada yang sudah terkena bahkan ada yang sudah terjatuh sangat dalam, misalnya Venezuela.
Sekadar membuka lembaran sejarah, krisis ekonomi di tahun 1998 lalu membuat sebagian masyarakat gamang dengan kehidupan mereka. Harga kebutuhan melonjak sementara daya beli masyarakat sangat lemah. Situasi waktu itu juga diperparah dengan krisis politik yang mendorong suksesi kepemimpinan.
Pada waktu itu banyak orang cemas dengan masa depannya. Mereka melihat dunia seakan hopeless atau tiada harapan. Mudah-mudahan krisis ekonomi tidak terjadi lagi dan biarlah itu menjadi sejarah bangsa di masa lalu.
Namun, saat ini kita melihat dampak perang dagang Amerika Serikat dan China mulai merembet ke negara-negara lainnya. Sedihnya, di saat ancaman itu terjadi, sejumlah investasi asing justru keluar dari Indonesi. Para investor asing lebih tertarik berinvestasi ke negeri tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. (sumber: BBC Indonesia)
Padahal Presiden pernah mengatakan bahwa investasi asing menjadi kunci bagi Indonesia agar bertahan di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian ekonomi global karena semakin intensnya perang dagang tersebut.
Perlambatan ekonomi dikhawatirkan masih berlanjut. Ini menjadi salah satu tantangan serius yang menjadi tugas berat menteri baru mendatang khususnya di area perekonomian. Apalagi target pertumbuhan ekonomi juga selalu terealisasi di bawah target 7 persen.
***
Berkaca pada kabinet periode sebelumnya, ada banyak hal yang menjadi cermin untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyusunan program kerja di periode berikutnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi.
Kabinet baru diharapkan punya program kerja yang lebih strategis dengan siasat eksekusi yang lebih taktis. Kita hidup di jaman yang sama sekali berbeda dengan sepuluh tahun lalu, bahkan lima tahun lalu. Dinamika global saat ini bergerak sangat cepat dan pasti akan berdampak pada situasi nasional.
Jangan lupa, tugas para menteri kabinet baru juga masih ditambah dengan persiapan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang pasti akan melibatkan semua bidang kementrian. Sebagai informasi, program kerjanya akan diawali di tahun 2020 dan proses pemindahan ibu kota ditargetkan terealisasi paling lambat di tahun 2024 nanti.
Mudahan-mudahan kita memiliki kabinet baru dengan figur-figur menteri yang ideal, yang Bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih mampu bekerja dengan hati yang bersih, berperilaku bersih, yang semata-mata bekerja demi membawa bangsa ke arah yang lebih baik.
