Mohon tunggu...
Dani Ramdani
Dani Ramdani Mohon Tunggu... Jurnalis - Wartawan Desk Politik

Koran kampus ipb 2003-2004 Majalah trobos 2005 Tabloid Peluang Usaha, Waralaba, Wirausaha (media peluang group) 2006-2009 Tabloid The Politic (pimred), tabloid Femme (wapimred) 2009-2014 Tabloid waralaba dan wirausaha (pimred) 2014-2015 Marcomm Perusahaan mitra pertamina di SPBU 2015-2016 Marcomm media warna warni advertising 2016 Majalah properti indonesia (redaktur) 2016-2017 Majalah Inspiratif (Redaktur) 2017-2018 Berkabar.id, berempat.com, Independent observer, Sironline.id (2018-skg)

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Adakah Indikasi "Permainan Politik" OTT KPK?

13 Januari 2020   19:59 Diperbarui: 14 Januari 2020   18:20 1814
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi OTT KPK (ANTARA FOTO/ Dhemas Reviyanto)

Masyarakat senang dengan drama utamanya bahasa "OTT" di sinilah para pemain politik beradu. "OTT KPK" dikonversi ke dalam serangan politik dan menjadi mainan opini publik, jelas di sini lawan-lawan politik Hasto yang terkait dengan Pilkada 2020 bersorak.

Pilkada 2020 sudah dekat. Hasto menjadi orang penting dalam pertarungan pertarungan Pilkada 2020. Karena ditengarai PDIP memenangkan 60% dari semua pertarungannya dan mendominasi wilayah wilayah politik.

Kemudian tahun 2022 Risma diprediksi maju ke DKI Jakarta dengan pengusung utama PDIP jadi sangat seksi menggempur "Otak PDIP" sebelum melumpuhkan wilayah-wilayah politik yang jadi perebutan di antara berbagai konstelasi kekuatan politik.

Melihat apa yang terjadi dalam peristiwa ini mulai framing "OTT padahal bukan OTT", "Cuitan Andi Arief", "Dua Media yang pertama kali melakukan Framing "Dua Staf Hasto".

Lalu diperkuat "Hasto Terlibat" kemudian soal penggeledahan yang bermasalah kemudian dilempar ke floor opini publik "Penggeledahan dengan Woro Woro" maka jelas bagi saya ini peristiwa politik dan PDIP akan cenderung naif bila tidak melakukan perlawanan politik dengan melakukan langkah langkah memeriksa beberapa media yang kemudian melakukan framing politik.

Memeriksa dan mendiagnosa permainan permainan di media sosial dalam pembentukan opini publik seperti tagar "HastoMencret" karena setelah melakukan investigasi atas pergerakan media maka tersusunlah nuansa perlawanan politik.

Kasus penangkapan biarkan KPK bekerja, tapi dalam pembentukan opini publik lewat strategi framing harus diperjelas alur-nya bahwa ini "Pengondisian Politik" dan saya menduga ini lebih pada persoalan Pilkada 2020.

Dalam Pilkada digunakannya kekuatan kekuatan resmi hukum negara dalam permainan barter politik macam OTT kepada politisi yang survey-nya tinggi.

Tawar menawar perlindungan kasus agar mereka bisa dibajak dan banyak lagi penggunaan kekuatan hukum resmi dalam tekanan-tekanan politik praktis adalah tujuan utama menciptakan kondisi politik yang fair.

Nah tinggal bagaimana kemampuan PDIP dengan barisan pengacara-nya mampu membuktikan Operasi KPK terhadap Hasto adalah peristiwa politik atau bukan, bila peristiwa politik maka jawablah secara politik bila murni persoalan hukum ya harus fair menghadapi apapun risikonya.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun