Pada tahun 2017 tercatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia mencapai 9,2% (YoY), sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,01%. Pertumbuhan ekonomi ini tergolong minim dibanding periode sepuluh tahun yang lalu, padahal kondisi ekonomi dunia relatif stabil dan masa recovery ekonomi dunia yang dianggap berhasil. Indikasinya kebijakan rate negatif oleh beberapa Bank sentral mulai di tinggalkan.
Tingginya pertumbuhan utang dibanding pertumbuhan ekonomi mencerminkan turunnya multiply effect belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional. Efek instannya jelas rasio utang di banding besaran ekonomi nasional akan naik. Otomatis resiko utang bertambah.
Skema pembiayaan infrastrukturpun dirasa membebani APBN dan rakyat sebagai konsumen dan pemakainya.Â
Membebani APBN, jelas terlihat dari rendahnya realisasi APBN karena dana tidak tersedia. Beban pada APBN jika di-proxy-kan dalam pasar saham bisa dilihat dari bergugurannya saham BUMN infrastruktur pada tahun 2017 (lihat: https://www.kompasiana.com/fxjawi/5a5ac01acaf7db1289638502/mengapa-saham-bumn-infrastruktur-di-tahun-2017-ambruk ). Dalam hipotesa pasar saham efisien, disebutkan harga saham mencerminkan semua aspek kinerja perusahaan tersebut). Intervensi saham di banyak BUMN juga mustahil dilakukan untuk melakukan manipulasi harga.
Membebani rakyat, infrastruktur tersebut bisa disebut tidak membebani, pertama jika harganya terjangkau. Tetapi kita semua tahu, KA Bandara ternyata harganya mahal dan peminatnya terus menurun, padahal KA Bandara melayani masyarakat menengah atas yang notabenya tinggal di Jakarta dan pemakai transportasi udara yang identik dengan mahal. Disisi lain jika operasional KA Bandara terus merugi, maka uang rakyat yang dipakai untuk membangunnya akan terancam hilang. Jadi ini jelas membebani rakyat.
Ada banyak infrastruktur lain yang sulit dihitung available-nya secara ekonomi, seperti jalan toll, bendungan dan gedung lintas batas negara yang mewah. Bahkan ada indikasi Toll Trans Jawa telah merusak lahan pertanian subur di pulau Jawa (lihat: https://www.kompasiana.com/fxjawi/5a585e09cbe5234190496202/jalan-toll-trans-jawa-penyebab-krisis-beras-saat-ini )
Ada potensi pemborosan anggaran karena dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi rendah. Artinya keuangan negara tidak dikelola dengan baik karena antara spending dan create value tidak sinkron. Hal ini tentu berpotensi menjadi trend buruk dimasa depan secara ekonomi. Ekonomi tidak tumbuh dengan kuat di sisi lain beban pembayaran hutang akan makin meningkat.
Di tengah potret tata kelola keuangan negara yang tidak bagus, kita dikejutkan oleh Award kepada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia. Wajar kalau kemudian ada pertanyaan. Kriterianya apa?
Suku bunga Surat Utang Negara RI saat ini dikisaran 7% sd 8%, begitu juga dengan tingkat inflasi yang tinggi. Bahkan SUN Filipina pun hanya 4,62% Jangan bandingkan dengan Jepang, Amerika atau Singapura, perbandingannya akan makin njomplang. Dalam banyak jurnal ilmiah yang diakui secara internasional memberi pembuktian empiris yang menunjukkan bahwa Performance dan Good Governance berkorelasi secara kuat terhadap cost of funding (biaya modal). Secara gampangnya pedagang A pinjam duit ke Bank diberi bunga 7%, pedagang B diberi bunga 4%, siapa yang dianggap lebih baik kinerjanya? siapa yang dianggap lebih rendah resikonya? Tentu saja pedagang B. Sayangnya kita termasuk pedagang A dengan bunga pinjaman 7%.
Jadi bagaimana mungkin Sri Mulyani mendapat award sebagai Menteri Keuangan terbaik? Mungkin karena prestasinya yang bisa memberi bunga tinggi dan mengangsurnya secara patuh, hehehe...
Bagi pemberi pinjaman tentu menyenangkan mendapat bunga tinggi dan rajin membayar, tapi bagi rakyat Indonesia, ini namanya merampok uang rakyat.
