Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership 2018 di Tblisi, Georgia, Rabu, 18 Juli 2018. Disana Moeldoko mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan pandangan serta pengetahuan yang berbeda seputar politik dan pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko juga diundang makan malam oleh Duta Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia, Yuddy Chrisnandi. Saat makan malam tersebut, Moeldoko bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon.
Pertemuan Moeldoko dan Fadli Zon tersebut yang notabene berada pada dua posisi yang berbeda tentunya menarik untuk dibahas. Kita semua tahu bahwa Fadli Zon adalah bagian dari kubu oposisi yang selama ini selalu mengkritik pemerintah sedangkan Moeldoko merupakan bagian dari istana yang sangat loyal terhadap Jokowi.
Dalam jamuan makan malam yang diadakan di Restoran Dinehall, Tblisi tersebut, Moeldoko dan Fadli Zon terlihat santai dan sangat akrab berbincang mengenai situasi politik dalam negeri. Selain itu kedua tokoh ini juga saling bertukar informasi terkait dengan berbagai inspirasi yang didapat dari praktik politik di Georgia, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif.
Keakraban keduanya menjadi angin segar bagi politik di negara ini. Ditengah memanasnya situasi politik dalam negeri menjelang pemilu 2019, kubu pemerintah dan oposisi bisa duduk bersama membahas bagaimana memaknai demokrasi dan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Mengenai hal tersebut, Kepala KSP ini menyatakan bahwa sepanjang pada batas wajar berdemokrasi, situasi ini dipandang sehat dan dia yakin hal tersebut tak menyebabkan perpecahan. Karena kondisi seperti ini menjadi indikasi masyarakat mulai berani mengambil posisi atas pandangan politik yang merupakan bagian penting dari proses pendewasaan bernegara.
Apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI tersebut sesuai dengan jargon institusi yang dia pimpin sekarang yaitu, "KSP mendengar," Moeldoko juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa jangan sampai perbedaan politik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, juga pemilihan anggota legislatif merusak persaudaraan di antara seluruh warga negara Indonesia.
Kebebasan dalam memilih pandangan politik memang seharusnya tidak menjadi isu yang harus diumbar untuk memecah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini sudah terlihat pada pilkada serentak 2018 di 171 wilayah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan damai serta tanpa gejolak. Dan harapan kita semua hal ini juga terjadi di Pilpres 2019 nanti.
Siapapun nantinya yang akan menjadi kandidat di Pilpres 2019, siapapun yang menjadi pilihan masyarakat, kita berharap agar lancar, damai dan tetap mengedepankan ciri khas kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Kesuksesan menggelar pilkada pada tahun 2018 membuat kita yakin bahwa elit politik di negeri ini bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat mengenai kebajikan politik dan menghargai perbedaan yang ada. Jika elit bisa berdamai dan tidak selalu ribut baik di media sosial maupun di TV sudah pasti masyarakat di arus bawah bisa sejuk menanggapi konstelasi politik di negara ini.
