Paranoia dan Penyangkalan, Budaya Indonesia Terbaru

Ketika kelompok ulat bulu merayapi dinding sekolah, kepala sekolah segera meliburkan para murid, bukannya menjelaskan bahwa ulat adalah larva kupu-kupu dan tidak berbahaya.  (1)

Semenjak masa kemerdekaan, Indonesia sudah melewati berbagai krisis nasional. Besertanya, banyak kesedihan dan tragedi yang dirasakan rakyat. Sebab trauma ya  sangat mendalam, kehidupan paranoia dijadikan normalitas. Sama seperti yang dikatakan oleh F Rahardi dalam artikelnya, mengenai fobia rakyat pada ulat bulu walaupun keberadaannya yang tidak berbahaya.

Kemunculan sikap ini berkorelasi langsung dengan kecuekkan untuk mencari kebenaran. Itulah alasannya tanpa kehausan akan pengetahuan, hanyalah diri sendiri yang dirugikan.

Prasangka menjadi landasan pemikiran sedangkan kebenaran menjadi subjektif.

Sama halnya dengan tingkah laku pemerintahan, kecuekkan dan penolakan akan realitas kini hanya akan menggali lobang lebih dalam. Kalangan elit seringkali masih bermain dalam urusan pemerintahan untuk menambahkan harta pribadi. Dalam prosesnya, rakyat jelata yang akhirnya dirugikan.

Ini diperlihatkan jelas sekali pada berbagai kasus-kasus yang terjadi, seperti pemasangan pagar laut ilegal di pesisir Tangerang.

Kebanyakan kasus yang diselidiki semestinya tidak memerlukan Teknik yang rumit dan bertele-tele. Kasus pemasangan patok-patok bambu sepanjang 30,16 kilometer sejak 2023 melibatkan banyak orang yang dapat dimintakan keterangan. Dari kesaksian mereka, tim penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Polri seharusnya tidak kesulitan menguak dalang proyek tak berizin yang melanggar pidana pemanfaatan ruang laut Tersebut. (2)

Kasus seperti Itu hanyalah menunjukkan seberapa disfungsinya pemerintah dalam menghadapi tanggung jawabnya serta besarnya dampak kultur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam birokrasi negara.

Permasalahan ini walau terlihat trivial harus diatasi dengan sikap serius. Masyarakat menaruh kepercayaannya dalam tangan pemerintah dalam hal serius seperti menjaga ketertiban atau memastikan keadilan. Walaupun begitu, pemerintah sendiri gagal dalam mengatasi permasalahan yang mayoritas trivial dan mudah sekali diselesaikan.

Tanpa mengambil tanggung jawab sekarang, generasi muda terpaksa menanggung permasalahan yang diciptakan pada masa depan.

Itu menjadi pertanyaan penting jika pemerintah mampu mengatasi permasalahan yang lebih besar seperti korupsi. Itulah yang terjadi semenjak upaya reformasi pada 1998. Ketidakadilan masih hadir di Indonesia sebab hanya kulit permasalahan yang diselesaikan.

Soal ketidakadilan ekonomi, soal keteladanan, dan lumpuhnya penegakan hukum, soal perjudian. Rasanya belum ada perubahan signifikan. Soal krisis keteladanan rasanya itulah kenyataan yang ada. (3)

Budaya KKN melanda Indonesia seperti wabah penyakit sementara tidak ada yang ingin mengakui gejalanya. Akibatnya, pemerintah sendiri gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sementara ketidakadilan menjadi normalitas dalam kehidupan rakyat. Pada akhirnya, rakyat marah dan hanya kerusuhan yang bisa dijaminkan.

Indonesia hanya akan berkembang dengan berani mengakui realitas kini dan mengambil aksi.

Sumber artikel

1. Fobia Ulat Bulu di Negeri Hantu  (F. Rahardi, Kompas.com) , 2. Sandiwara Penyelesaian Pagar Laut Ilegal (Editorial Tempo), 3. Ketika Sumpak dan Etika hanya Menjadi Teks Mati (Budiman Tanuredjo, Kolom Kompas, 28 Agustus 2024)