Dari sisi ekonomi, pungli juga dapat menghambat investasi di sektor pariwisata. Investor tentu akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal di daerah yang memiliki citra buruk akibat pungli. Ini berarti peluang pengembangan wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan menjadi semakin sulit terwujud.
Mengapa Pungli Masih Marak?
Ada beberapa alasan mengapa pungli masih menjadi masalah yang sulit dihilangkan dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Banyak tempat wisata yang dikelola tanpa regulasi yang jelas, sehingga memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar tanpa konsekuensi yang berarti.
Selain itu, masih banyak wisatawan yang bersikap permisif terhadap praktik ini. Sebagian orang lebih memilih membayar daripada harus berdebat atau mencari solusi lain. Sikap seperti ini justru membuat pungli semakin dianggap sebagai hal yang wajar dan terus berlanjut.
Ada juga faktor sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Di beberapa daerah, pungli sering kali dilakukan oleh masyarakat lokal yang merasa tidak mendapat manfaat langsung dari sektor pariwisata. Karena akses terhadap sumber daya ekonomi yang terbatas, mereka melihat pungli sebagai cara untuk memperoleh penghasilan tambahan.
Bisakah Liburan Bebas Pungli Menjadi Kenyataan?
Meski pungli masih menjadi tantangan besar, bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Beberapa langkah dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan wisata yang lebih transparan dan bebas dari pungutan liar.
Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan transparansi dalam sistem pembayaran di tempat wisata. Pemerintah dan pengelola destinasi harus memastikan bahwa tarif yang berlaku dapat diakses oleh semua wisatawan melalui papan informasi, situs resmi, atau aplikasi digital.
Selain itu, sistem pembayaran digital juga bisa menjadi solusi efektif. Dengan adanya pembayaran non-tunai, potensi pungli dapat diminimalkan karena setiap transaksi tercatat dengan jelas. Beberapa destinasi wisata di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem ini, meskipun masih terbatas pada lokasi-lokasi tertentu.
Langkah lainnya adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pungli. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pungutan liar. Selain itu, wisatawan juga perlu diberikan saluran resmi untuk melaporkan kasus pungli dengan mudah dan aman.
Edukasi kepada wisatawan juga sangat penting. Jika lebih banyak orang yang sadar akan hak-hak mereka dan berani menolak pungli, maka praktik ini akan semakin sulit dilakukan. Kampanye anti-pungli bisa digalakkan melalui media sosial, brosur di tempat wisata, dan kampanye dari komunitas wisatawan.
