Demokrasi Merupakan Sistem Pemerintahan Paling Cocok di Negara Indonesia

Febriana Susilowati, Franklyn Rama Fitrah Akbar

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri

Abstract 

Democracy is a system of government that gives voting rights to the people in electing leaders and influencing government policies. Democracy also guarantees freedom of speech and expression as well as other human rights. As a country with a large and diverse population, Indonesia should choose democracy as a system of government

Democracy is the most suitable government system for the Indonesian state because it is in accordance with the basic principles of Pancasila, namely "Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom of Wisdom in Representative Deliberations, and Social Justice for All Indonesian People." ". A democratic system is a system that allows the people to participate directly or indirectly in making political decisions.

In addition, democracy can also help achieve social justice for all Indonesian people. Every Indonesian citizen has the same right to obtain equal opportunities in every aspect of life, including in the political field. In a democratic system, the people have the right to vote and elect their leaders, so that everyone has an equal opportunity to influence the direction of government policy.

Democratic systems can also help prevent dictatorship, corruption and abuse of power. With a check and balance mechanism in a democratic system, every political decision must go through approval and supervision from various institutions and parties, so as to create a transparent and accountable system.

However, there are still many obstacles to implementing democracy in Indonesia, such as corruption, money politics and conflicts of interest. Therefore, joint efforts from all elements of society are needed to improve the democratic system in Indonesia and create a more conducive environment for its implementation.

Keywords: Democracy, governance, rights, participation, constraints

Abstrak 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak suara kepada rakyat dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat serta hak asasi manusia yang lain. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia seharusnya memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara Indonesia karena sesuai dengan prinsip dasar dari Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sistem demokrasi adalah sistem yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, demokrasi juga dapat membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih pemimpin mereka, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Sistem demokrasi juga dapat membantu mencegah kediktatoran, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi, setiap keputusan politik harus melalui persetujuan dan pengawasan dari berbagai lembaga dan pihak, sehingga tercipta sebuah sistem yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia seperti adanya praktik korupsi, politik uang, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaksanaannya.

Kata kunci: Demokrasi, pemerintahan, hak, partisipasi, kendala

Pendahululan

Pada zaman dulu Indonesia disebut dengan Nusantara. Nusantara bukan merupakan negara melainkan kumpulan dari kerajaan-kerajaan. Ketika bangsa barat menemukan Nusantara, mereka sangat senang karena bertemu daratan yang begitu subur. Iklim tropis yang tidak terlalu panas maupun dingin dan memungkinkan untuk ditanami rempah-rempah membuat bangsa barat nyaman di Nusantara.

Bangsa barat yang melihat kekayaan alam Nusantara menjadi tamak dan ingin memiliki semuanya. Kemudian dengan tidak berperikemanusiaan mereka menjajah pribumi Nusantara dengan memonopoli perdagangan dan memperbudak pribumi. Sistem pemerintahan masa ini adalah kerajaan. Setiap daerah dan kerajaan hanya fokus dengan kekuasaannya saja. Masyarakat tidak memiliki rasa satu kesatuan.

Pada 28 Oktober 1928, para perwakilan pemuda dari ujung timur hingga ujung barat berkumpul di Jakarta. Pertemuan mereka disebut dengan Kongres Pemuda II. Dari Kongres tersebut menghasilkan sebuah janji yang menjadi simbol persatuan bagi rakyat negara Indonesia. Janji tersebut dinamai dengan Sumpah Pemuda.

Berikut isi dari Sumpah Pemuda.

• Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia
• Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
• Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung tinggi Bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Terlahirnya sumpah pemuda menunjukkan jiwa demokrasi dari para perwakilan pemuda Indonesia. Dan rasa persatuan dibuktikan dengan rasa satu nasib dan saling bekerja sama untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

Setelah Kongres Pemuda, para tokoh yang dianggap penting bagi Indonesia mulai mempersiapkan negara untuk menjemput kemerdekaan. Rasa persatuan dan saling peduli semakin dipupuk pada masa ini.

Di masa ini demokrasi mulai sering digunakan baik sadar maupun tidak. Demokrasi jugalah yang menyatukan berbagai golongan, suku, dan agama.

Pembahasan 

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Secara harfiah demos memiliki arti rakyat d (Pakdosen, 2023)an kratos memiliki arti pemerintahan. Secara istilah demokrasi berarti pemerintahan yang berkedaulatan penuh kepada rakyat.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli.

• Soekarno
• 
  
  • Demokrasi menurut soekarno adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan.
  • Abraham Lincoln
  • Menurut Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Joseph A. Schmeter
  • Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
  • Charles Costello
  • Charles Costello menyatakan demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
  • Abdul Wadud Nashruddin
  • Demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menempatkan pendapat rakyat sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan, di mana pendapat tersebut harus memenuhi kriteria agama,susila, hukum dan didasari semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama.
  • KBBI
  • Menurut KBBI, demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang menguamakan persamaan-persamaan dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

• Demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun dengan perwakilan.

  Bentuk demokrasi

  • Sistem Presidensial
  • Sistem presidensial merupakan sistem yang menjadikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
  • Negara yang menganut sistem presidensial antaranya, Brazil, Mexico, kolombia, Amerika Serikat, dan Filipina.
  • Sistem Parlementer
  • Sistem ini memiliki dua kepemimpinan. Dalam bidang legislatif dikepalai oleh kepala negara, dan bidang eksekutif diketuai oleh seorang perdana Menteri.
  • Negara yang menerapkan sistem parlementer, yaitu Inggris dan India.

• Ciri-ciri Demokrasi

  • Memiliki perwakilan rakyat
  • Mengadakan pemilu
  • Mendengarkan saran dan kritik rakyat
  • Keputusan diambil berdasar aspires rakyat dan kepentingan rakyat
  • Adanya sistem partai

• Tujuan Demokrasi

  • Rakyat memiliki hak berpendapat
  • Mendorong masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan
  • Membatasi kekuasaan pemerintah
  • Mencegah perselisihan
• Perkembangan demokrasi di Indonesia

  Indonesia mengalami perubahan demokrasi dalam beberapa kali.

  • Demokrasi pada Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan
  • Demokrasi ini terlaksana tepat setelah proklamasi dikumandangkan. Dimulai sejak 1945 hingga tahun 1949. Pada periode ini terdapat tiga fundamental penting yang dibahas.
  • Political franchise yang menyeluruh. Para tokoh negara Indonesia sudah memiliki komitmen kuat untuk membentuk negara ini menjadi negara demokrasi. Sehingga Ketika merdeka kita sudah siap dengan sistem demokrasi, dibuktikan dengan diberikannya hak berpolitik untuk rakyat yang dianggap sudah dewasa tidak peduli dari suku mana dan agama apa.
  • Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak menjadi pemimpin yang dictator.
  • Dengan "Maklumat Wakil Presiden", memiliki kemungkinan terbentuknya suatu partai politik.
  • Demokrasi Parlementer
  • Demokrasi ini mengalami pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu :
  • pada 27 desember 1949 -- 17 Agustus 1950, UUD 1945 diganti dengan konstitusi RIS
  • 17 agustus 1950 -- 5 Juli 1959, menggunakan UUD Sementara.

• Demokrasi pada masa ini disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia.

  Karena hampir semua unsur demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Berikut enam indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan parlementer:

  Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memiliki peran penting dalam proses politik. Wujud kekuasaan parlementer dapat dilihat dari serangkaian mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Akibatnya, kabinet harus mundur meski pemerintah baru menjabat beberapa bulan. Misalnya, Djuanda Kartawidjaja dicopot dari jabatannya dengan mosi tidak percaya di parlemen.

  Kedua, tanggung jawab pegawai negeri dan politisi biasanya sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena fungsi parlemen dan juga rangkaian media komunikasi sebagai alat kontrol sosial. Serangkaian keruntuhan kabinet selama periode ini adalah contoh nyata dari akuntabilitas yang tinggi.

  Ketiga, kehidupan kepartaian memiliki peluang terbesar untuk berkembang secara optimal. Selama periode ini, Indonesia menganut sistem multi partai. Selama periode ini, 40 partai politik dibentuk dengan otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik dari pengurus atau pimpinan partai maupun dari pendukungnya. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal kontrak. Jadi masing-masing partai bebas memilih presiden dan semua anggota dewan.

  Keempat, meskipun Pemilihan Umum hanya diadakan satu kali pada tahun 1955, namun Pemilihan Umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang benar-benar demokratis. Persaingan antar partai politik sangat ketat dan adil. Semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau rasa takut.

  Kelima, masyarakat umum dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak dikurangi dengan cara apapun. Meski tidak semua warga negara dapat sepenuhnya menikmati hak-hak dasarnya. Namun, hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan terbentuknya rangkaian partai dan organisasi politik lawan pemilu. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat terasa. Orang dapat bertindak tanpa takut mengambil risiko, bahkan jika mereka mengkritik keras pemerintah. Contoh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, menyampaikan surat terbuka yang mengecam keras sederet langkah yang diambil Presiden Soekarno. Surat itu bertanggal 27 Mei 1955.

  Keenam, dalam pemerintahan parlementer, daerah diberikan otonomi yang cukup. Daerah bahkan memperoleh otonomi yang seluas-luasnya atas asas desentralisasi sebagai landasan kedudukannya, dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

  • Demokrasi Terpimpin
  • Demokrasi ini sebenarnya sudah digagas sejak 1957, namun baru terlaksana pada 1959 setelah dekrit presiden dikeluarkan. Isi dari dekrit presiden adalah sebagai berikut.
  • Membubarkan konstituante
  • Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara
  • Membentuk majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS) dan dewan pertimbangan agung sementara (DPAS)

• Konsep presiden membentuk demokrasi terpimpin adalah untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada agar tercapai stabilitas politik nasional. Namun pada kenyataannya Presiden soekarno berusaha menjadi pemimpin yang diktator yang diatas namakan demokrasi terpimpin.

  Pada masa ini Moh. Hatta keluar dari kepemimpinan dan menjadi seorang yang mengkritik Soekarno karena merasa Presidennya sudah berubah menjadi diktator. Selain itu politik juga menjadi sangat kacau, otonom otonom daerah tidak lagi mengakui pemerintahan pusat dan memilih ingin mengatur daerahnya sendiri.

  Sejarah paling kelam di Indonesia yaitu aksi genjatan senjata G30S/PKI terjadi pada sistem pemerintahan ini.

  • Demokrasi Pancasila
  • Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Di tambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.

•               Kekuasaan diambil alih dari presiden Soekarno berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). Soeharto diangkat menjadi presiden dan diresmikan melalui Sidang Istimewa. Pergantian inilah menjadi awal mula Orde Baru dimulai. (Utami, 2022)

  • Era reformasi
  • 
    
    • Era reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie pada tahun 1998.
    • Perkembangan demokrasi selama era reformasi sebagai berikut.
    • Proses pembangunan demokrasi sejak tahun 1998 hingga penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2004 memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi dari demokrasi menuju konsolidasi proses demokrasi.
    • Ada pemilihan umum langsung yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPP, DPP, dan DPP, serta pemilihan presiden daerah. Hal ini merupakan modal awal yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan pembangunan demokrasi di masa depan.
    • Menjalin hubungan baru antara pemerintah pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
    • Perkembangan demokrasi juga dapat dilihat dari terjaminnya kedaulatan negara melalui hubungan militer-sipil yang mendukung supremasi warga negara dan hubungan antara TNI sebagai tentara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
    • Demokrasi pada masa reformasi tercermin dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Ini juga merupakan cara membuka peluang untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan sosial politik.

  • Kesimpulan 

    Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Dalam sistem demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting karena dengan adanya hak untuk memilih dan dipilih, setiap orang merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari bangsa ini.

    Selain itu, demokrasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui partai politik maupun organisasi masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat tersebut akan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

    Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mencegah kediktatoran, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan

    Daftar Pustaka

    Henney, H. (2016, Desember 6). Retrieved from guruppkn.com: https://guruppkn.com/demokrasi-era-reformasi

    Kompas. (2019, Desember 11). Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2

    Pakdosen. (2023, Maret 22). Retrieved from pakdosen.co.id: https://pakdosen.co.id/demokrasi-menurut-para-ahli/

    Puti, A. S. (2022, Januari 17). Retrieved from kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959?page=all#page2

    Utami, S. N. (2022, Oktober 07). Retrieved from kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya?page=all#page2

    Wikipedia. (2023, April 15). Retrieved from wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesia