Demokrasi Merupakan Sistem Pemerintahan Paling Cocok di Negara Indonesia

Sejarah paling kelam di Indonesia yaitu aksi genjatan senjata G30S/PKI terjadi pada sistem pemerintahan ini.

• Demokrasi Pancasila
• Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Di tambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.

              Kekuasaan diambil alih dari presiden Soekarno berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). Soeharto diangkat menjadi presiden dan diresmikan melalui Sidang Istimewa. Pergantian inilah menjadi awal mula Orde Baru dimulai. (Utami, 2022)

• Era reformasi
• 
  
  • Era reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie pada tahun 1998.
  • Perkembangan demokrasi selama era reformasi sebagai berikut.
  • Proses pembangunan demokrasi sejak tahun 1998 hingga penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2004 memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi dari demokrasi menuju konsolidasi proses demokrasi.
  • Ada pemilihan umum langsung yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPP, DPP, dan DPP, serta pemilihan presiden daerah. Hal ini merupakan modal awal yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan pembangunan demokrasi di masa depan.
  • Menjalin hubungan baru antara pemerintah pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
  • Perkembangan demokrasi juga dapat dilihat dari terjaminnya kedaulatan negara melalui hubungan militer-sipil yang mendukung supremasi warga negara dan hubungan antara TNI sebagai tentara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  • Demokrasi pada masa reformasi tercermin dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Ini juga merupakan cara membuka peluang untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan sosial politik.

• Kesimpulan 

  Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Dalam sistem demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting karena dengan adanya hak untuk memilih dan dipilih, setiap orang merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari bangsa ini.

  Selain itu, demokrasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui partai politik maupun organisasi masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat tersebut akan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mencegah kediktatoran, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan

  Daftar Pustaka

  Henney, H. (2016, Desember 6). Retrieved from guruppkn.com: https://guruppkn.com/demokrasi-era-reformasi

  Kompas. (2019, Desember 11). Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2

  Pakdosen. (2023, Maret 22). Retrieved from pakdosen.co.id: https://pakdosen.co.id/demokrasi-menurut-para-ahli/

  Puti, A. S. (2022, Januari 17). Retrieved from kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959?page=all#page2