Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini memiliki banyak potensi, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam dan manusia. Namun, seperti banyak kota lain di Indonesia, Pasuruan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal.
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah daerah dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, seringkali terdapat permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan fiskal dan pencapaian fungsi tujuannya.
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada sejumlah permasalahan terkait anggaran dan sumber pembiayaan dalam kebijakan fiskalnya, yang dapat menghambat pencapaian fungsi dan tujuan pembangunan daerah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2023, total pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan hanya mencapai Rp2,5 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar Rp1,8 triliun atau sekitar 72% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar Rp490 miliar atau sekitar 19,6% dari total pendapatan daerah.
"Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat membatasi ruang gerak kami dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas daerah," ungkap Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, dalam wawancara dengan wartawan. "Hal ini juga dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat."
KOMINFOTIK (Komunikasi, Informatika dan Statistik) Kota Pasuruan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah kota dalam menghadapi tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan. Melalui berbagai program dan kegiatan, KOMINFOTIK berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang kurang efektif dan efisien. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2022, ditemukan beberapa temuan terkait pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif dan efisien.
"Salah satu temuan yang signifikan adalah adanya belanja daerah yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah," jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan, Bambang Sutrisno. "Misalnya, terdapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja perjalanan dinas, yang dinilai kurang efisien dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat."
Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp425 miliar. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mencari sumber pembiayaan, baik melalui penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun pinjaman daerah.
"Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah yang kurang efektif," ungkap Bambang Sutrisno. "Misalnya, terdapat temuan bahwa sebagian SiLPA tidak digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan daerah, melainkan untuk membiayai kegiatan yang kurang produktif."
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya sinergi antara kebijakan fiskal dengan fungsi dan tujuan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, namun implementasinya masih belum optimal.
