Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini memiliki banyak potensi, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam dan manusia. Namun, seperti banyak kota lain di Indonesia, Pasuruan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal.
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah daerah dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, seringkali terdapat permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan fiskal dan pencapaian fungsi tujuannya.
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada sejumlah permasalahan terkait anggaran dan sumber pembiayaan dalam kebijakan fiskalnya, yang dapat menghambat pencapaian fungsi dan tujuan pembangunan daerah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2023, total pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan hanya mencapai Rp2,5 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar Rp1,8 triliun atau sekitar 72% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar Rp490 miliar atau sekitar 19,6% dari total pendapatan daerah.
"Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat membatasi ruang gerak kami dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas daerah," ungkap Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, dalam wawancara dengan wartawan. "Hal ini juga dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat."
KOMINFOTIK (Komunikasi, Informatika dan Statistik) Kota Pasuruan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah kota dalam menghadapi tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan. Melalui berbagai program dan kegiatan, KOMINFOTIK berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang kurang efektif dan efisien. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2022, ditemukan beberapa temuan terkait pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif dan efisien.
"Salah satu temuan yang signifikan adalah adanya belanja daerah yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah," jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan, Bambang Sutrisno. "Misalnya, terdapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja perjalanan dinas, yang dinilai kurang efisien dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat."
Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp425 miliar. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mencari sumber pembiayaan, baik melalui penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun pinjaman daerah.
"Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah yang kurang efektif," ungkap Bambang Sutrisno. "Misalnya, terdapat temuan bahwa sebagian SiLPA tidak digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan daerah, melainkan untuk membiayai kegiatan yang kurang produktif."
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya sinergi antara kebijakan fiskal dengan fungsi dan tujuan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, namun implementasinya masih belum optimal.
"Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi, yakni mencapai 9,8% dari total penduduk," ungkap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasuruan Peduli, Andi Supriyanto. "Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur yang hanya 9,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah belum cukup efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan."
Manajemen anggaran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Meski telah memiliki rencana kerja dan indikator kinerja utama, namun seringkali terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi anggaran, atau adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
Sumber pendanaan untuk implementasi kebijakan fiskal juga menjadi tantangan. Pemerintah Kota Pasuruan berusaha keras untuk memaksimalkan sumber pendanaan yang ada, baik dari sisi pajak, retribusi, maupun sumber lain seperti pinjaman dan hibah. Namun, masih ada potensi yang belum tergali secara optimal.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, seperti sektor industri dan pariwisata, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dan prioritas, Meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah yang efektif dan produktif, dengan memastikan bahwa setiap sumber pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan daerah, Mensinergikan kebijakan fiskal dengan fungsi dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui evaluasi dan penyempurnaan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program tersebut, Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan fiskal.
"Kami berharap dengan upaya-upaya tersebut, kebijakan fiskal dan fungsi tujuan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkas Bupati Irsyad Yusuf.
Selain itu, Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. MOU ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam implementasi kebijakan fiskal. Dengan adanya MOU ini, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Pasuruan dapat meningkat. MOU ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas fiskal pemerintah Kota Pasuruan. Dengan peningkatan kapasitas fiskal, diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Dalam menghadapi tantangan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, diharapkan tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan dapat diatasi.
Pemerintah Kota Pasuruan perlu terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan. Misalnya, dengan melakukan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan dalam kebijakan fiskal memang tidak mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan tantangan ini dapat diatasi. Mari kita dukung upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan pelayanan publik bagi masyarakat.
