"Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi, yakni mencapai 9,8% dari total penduduk," ungkap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasuruan Peduli, Andi Supriyanto. "Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur yang hanya 9,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah belum cukup efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan."
Manajemen anggaran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Meski telah memiliki rencana kerja dan indikator kinerja utama, namun seringkali terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi anggaran, atau adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
Sumber pendanaan untuk implementasi kebijakan fiskal juga menjadi tantangan. Pemerintah Kota Pasuruan berusaha keras untuk memaksimalkan sumber pendanaan yang ada, baik dari sisi pajak, retribusi, maupun sumber lain seperti pinjaman dan hibah. Namun, masih ada potensi yang belum tergali secara optimal.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, seperti sektor industri dan pariwisata, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dan prioritas, Meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah yang efektif dan produktif, dengan memastikan bahwa setiap sumber pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan daerah, Mensinergikan kebijakan fiskal dengan fungsi dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui evaluasi dan penyempurnaan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program tersebut, Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan fiskal.
"Kami berharap dengan upaya-upaya tersebut, kebijakan fiskal dan fungsi tujuan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkas Bupati Irsyad Yusuf.
Selain itu, Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. MOU ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam implementasi kebijakan fiskal. Dengan adanya MOU ini, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Pasuruan dapat meningkat. MOU ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas fiskal pemerintah Kota Pasuruan. Dengan peningkatan kapasitas fiskal, diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Dalam menghadapi tantangan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, diharapkan tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan dapat diatasi.
Pemerintah Kota Pasuruan perlu terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan. Misalnya, dengan melakukan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tantangan dalam manajemen anggaran dan sumber pendanaan dalam kebijakan fiskal memang tidak mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan tantangan ini dapat diatasi. Mari kita dukung upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan pelayanan publik bagi masyarakat.
