Krisis Kepercayaan Publik Akibat Gagalnya Implementasi Kebijakan MBG

Isu Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Program MBG

Persoalan kedua yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan publik adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program MBG. Dalam berbagai diskusi publik, analisis akademik, serta sorotan media, Zalaika et al. (2025) menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam konteks akuntabilitas anggaran MBG, yakni mekanisme pelaporan, kapasitas pengawasan, dan kerawanan korupsi. Dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar, sudah seharusnya pelaksanaan MBG menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, utamanya dalam hal pelaporan penggunaan anggaran. Namun, terdapat kekhawatiran bagi para ahli kebijakan publik  bahwa sistem pelaporan yang terlalu kompleks dan berbasis digital dapat menjadi hambatan bagi operasi di lapangan.

Pendapat di atas menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaporan hanya bersifat formalistik dan digunakan terutama untuk memenuhi kewajiban administratif, alih-alih sebagai alat untuk mengkaji substansi penggunaan anggaran. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas dan kapasitas auditor aktif masih sangat terbatas di tingkat daerah. Pada suatu kabupaten/kota bahkan hanya memiliki satu hingga dua orang auditor untuk mengawasi seluruh kegiatan APBD. Hal ini tentunya berimplikasi pada minimnya auditor yang kompeten dalam mengawasi jalannya program MBG. Dengan kondisi seperti ini, pengawasan program sebesar MBG memiliki tantangan besar untuk menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Implikasi Terhadap Legitimasi Kebijakan Publik

Kepercayaan publik merupakan landasan di mana legitimasi lembaga publik dibangun, dan hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial (Hidayat et al., 2022). Dalam konteks ini, kepercayaan publik berperan penting dalam kebijakan publik karena pengambilan keputusan bergantung pada respon masyarakat. Akumulasi dari berbagai permasalahan di atas telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik, yang berdampak pada legitimasi kebijakan publik pemerintah. Ketika kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian, kredibilitas pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik menjadi dipertanyakan.

Masalah kepercayaan ini berdampak pada persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, terutama hak anak-anak yang menjadi sasaran program. Sejalan dengan hal tersebut, dampak jangka panjang dari krisis kepercayaan publik akan berimbas pada penurunan partisipasi publik dalam proses demokratis dan pengawasan terhadap pemerintah (Irhamdika et al., 2025). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan program dengan aman dan bertanggung jawab, maka resistensi dan skeptisisme terhadap upaya pemerintah di masa depan akan meningkat. Hal ini tentunya akan merugikan inisiatif pembangunan yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada akhirnya, krisis kepercayaan masyarakat terhadap program MBG merupakan suatu tantangan bagi komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai demokratis, akuntabel, dan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana pemerintah menangani masalah ini akan menentukan tidak hanya kelangsungan program MBG, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan publik. Dalam hal ini, reformasi yang komprehensif yang disertai dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kesalahan merupakan satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah rusak dan memastikan bahwa program yang dirancang untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah harus secara terbuka mengakui adanya persoalan serius dalam implementasi MBG untuk kemudian memperbaiki kualitas implementasi MBG. Sejalan dengan hal tersebut, Andhika (2018) menyebutkan bahwa selain reformasi, maka pemerintah perlu untuk melakukan redesain sehingga dapat memberikan kerangka yang konstruktif untuk menyikapi dan meningkatkan kepercayaan publik. 

Program MBG memiliki potensi besar untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan program serupa di negara lain.  Namun, janji ini hanya dapat terwujud jika program ini dikelola dengan administrasi yang kokoh. Selain itu, juga diperlukan sistem yang matang dan komitmen yang kuat untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan penerima manfaat di atas keuntungan politik jangka pendek. Tanpa adanya reformasi, program MBG akan terus menjadi beban bagi masyarakat dan noda bagi kredibilitas pemerintah.

Referensi

Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui redesain proses kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3(1), 24-42.

CNN Indonesia. (2025, 13 Oktober). "Data JPPI: 1.084 Anak Jadi Korban Keracunan MBG Selama 6-12 Oktober". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251013082233-20-1283821/data-jppi-1084-anak-jadi-korban-keracunan-mbg-selama-6-12-oktober