Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi sumber perdebatan yang hangat sejak diberlakukannya, terutama dalam konteks lingkungan, terutama terkait perambahan hutan. Perubahan signifikan yang dihasilkan oleh undang-undang ini dalam pendekatan terhadap masalah perambahan hutan memunculkan pertanyaan krusial mengenai perubahan paradigma dalam manajemen hutan dan akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi masyarakat yang tergantung pada ekosistem tersebut.
- Perubahan Paradigma dalam Manajemen Hutan
Perubahan dalam peraturan dan kebijakan telah mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola hutan. Poin-poin kunci yang perlu diperhatikan:
Relaksasi Izin: Apakah relaksasi persyaratan izin yang diatur dalam undang-undang ini membuka pintu bagi peningkatan aktivitas perambahan hutan? Seberapa efektif regulasi yang direvisi dalam mengawasi dan mencegah aktivitas yang berkontribusi pada perusakan hutan?
-
Keseimbangan Antara Pembangunan dan Pelestarian: Bagaimana undang-undang ini menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan? Apakah terdapat keseimbangan yang memadai antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan?
Perlindungan Ekosistem: Apakah undang-undang ini menggambarkan langkah-langkah yang kokoh untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan? Apakah ada ketentuan yang cukup untuk memastikan kesehatan jangka panjang dari sistem ekologi penting ini?
- Keadilan Akses Lingkungan
Akses yang adil terhadap sumber daya lingkungan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan menjadi aspek penting:
Partisipasi Masyarakat: Sejauh mana undang-undang ini memfasilitasi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait manajemen hutan? Apakah masyarakat tersebut didorong untuk mengungkapkan pendapat mereka dan berkontribusi pada kebijakan lingkungan?
Hak-hak Masyarakat Adat: Bagaimana undang-undang ini melindungi hak-hak dan praktik budaya masyarakat adat yang memiliki hubungan yang dalam dengan hutan? Apakah terdapat langkah-langkah yang memadai untuk mengakui ketergantungan mereka terhadap lingkungan ini?
Gaya Hidup Berkelanjutan: Apakah undang-undang ini mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan? Bagaimana aspek akses yang adil terhadap sumber daya tersebut dijaga dalam kebijakan ini?
Dalam analisis terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perambahan hutan, terlihat bahwa undang-undang tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal di kawasan hutan. Sebelumnya, perambahan hutan sering kali ditangani secara administratif berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tahun 2013. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan negara atau konservasi diperlakukan sebagai tindak pidana, menunjukkan perubahan pendekatan dalam menangani pelanggaran di kawasan hutan.
Sebelumnya, pelanggaran terkait perambahan hutan diselesaikan secara administratif dengan mengacu pada aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku perambahan hutan dihadapi dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang besar, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023.
