Apakah pernikahan dini menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting?
Akhir-akhir ini terdapat berita heboh mengenai Polisi Militer yang menangkap anggota Densus 88 Antiteror gara-gara membuntuti jampidsus
Buruh petani nelayan akan merayakan kebangkitan buruh tanggal 13 September 2024 di Istora Senayan menghadirkan presiden terpilih Prabowo
kririk terhadap generasi boomers yang kolot dan takut akan perubahan terutama di pemerintahan
Giatkan Public Campaign, Bapas Kediri Laksanakan Talk Show
Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri Part 3 Hukum dan HAM
Ahmad Junaedi Karso sebagai Akademisi Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu.
Sumber: Channel Youtube Muhib DuaSembilanBuku Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri. Kalau tulisan part 1 menjelaskan tentang Ekonomi, part 2 kali
Buku Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri merupakan kumpulan karya tulis akademisi dari tokoh di Indoneisa
Gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak korupsi jika melewati syarat ketentuan yaitu bagi pegawai negeri atau pejabat .
sformasi ini adalah bagian dari perjalanan bangsa yang lebih besar
Hati Nurani, Petunjuk IlahiAturan dunia, membatasi langkah,Norma sosial, menuntun langkah.Namun, di dalam jiwa, hati berbisik,Hukum Ilahi,
Hukum Pidana dan Sejarah Hukum Pidana
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru.
Atas petunjuk Direktur Jenderal KSDAE melakukan uji evaluasi dimaksud apakah benar kawasan konservasi tersebut telah rusak
"MK dan MA, dua lembaga tinggi yang sering disebut dalam isu-isu hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi, pernahkah kamu bertanya, mana yang sebenarnya
Penjelasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era E-Commerce apa saja yg harus kita ketahui.
Tidak ada kata kehormatan lagi untuk Mahkamah Konstitusi (MK).
Yang terjadi DPR RI melalui badan legislatif (baleg) mencoba menganulir putusan MK dengan menggelar rapat bersama dengan DPD dan pemerintah guna memba
Keputusan MK mengenai Threshold dan usia calon peserta Pilkada mendapatkan pujian dari ahli tata negara. Mereka kurang mengkr
