Kemarin Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis tanggapan terkait sebuah postingan yang ramai diperbincangkan di Twitter.
Ada sebuah postingan terkait seleksi CPNS yang viral lantaran disukai 12 ribu pengguna Twitter dan di-retweet sebanyak 4.395 kali.
Akun seseorang berinisial AH tersebut bercerita tentang kegundahannya atas pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB pada seleksi CPNS Kemdikbud RI.
AH yang melamar formasi dosen itu, Â menunjukkan bukti bahwa ia unggul di semua tahapan ujian seleksi CPNS, namun kalah di nilai wawancara dan micro teaching.
Dari data yang dipaparkan AH, terlihat ada enam orang yang diberi nilai 90, dan sepuluh orang sisa hanya dapat 40.
Ada gap score 50 poin yang menjadikan sebaran nilainya menjadi TIDAK NORMAL.
Terlebih setelah ia telusuri, ternyata enam orang yang diberi nilai 90, diketahui sudah berstatus dosen non-PNS di jurusan yang ia tuju.
Si Penguji, menurut AH, diduga berusaha me-markup nilai pesaingnya setinggi mungkin untuk meloloskannya menjadi PNS.
Jauh sebelum kasus ini viral, beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 30 Oktober 2021 juga viral tagar BKN Sarang Maling yang menjadi trending topic Twitter.
Waktu itu yang menjadi sorotan adalah kecurangan di seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Dari hasil penyelidikan, BKN kemudian menemukan adanya indikasi kecurangan pada 225 peserta.
Mereka diduga telah melakukan kecurangan selama berlangsungnya seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS.
Ironisnya, tindakan itu diketahui terjadi tak hanya di Buol saja, tetapi sembilan lokasi pelaksanaan lainnya.
Kecurangan itu, menurut BKN, dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access.
Dampaknya, 225 peserta itu didiskualifikasi, dan dinyatakan gugur.
Pertanyaannya kemudian, akankah dugaan kecurangan pada wawancara SKB juga akan terungkap seperti saat BKN menangani aduan modus remote access?
Hingga tulisan ini disusun, sikap yang diambil BKN tampaknya ialah mendorong AH untuk memberikan sanggahan resmi di masa sanggah.
Dalam pengumuman resmi BKN, peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi CPNS dapat menggunakan kesempatan melakukan sanggahan hingga hari terakhir masa sanggah, yakni di hari Senin, 27 Desember.
Sayangnya, sebelum pernyataan BKN yang keluar pada Senin siang itu diberitakan, AH sudah lebih dulu memutuskan untuk tidak melakukan sanggahan resmi lantaran enggan bekerja di institusi yang ia duga telah mencuranginya tersebut.
Dengan tidak adanya sanggahan dari AH, entah apa kebijakan yang nanti akan diambil BKN, yang jelas saya sebagai seorang Pranata Humas ikut prihatin dengan kondisi ini.
Meski saya mengabdi di instansi daerah namun akhir-akhir ini saya intens mendampingi para peserta yang lolos SKD untuk belajar SKB dalam sebuah Bimbel milik kolega saya.
Sudah puluhan yang menjapri saya terkait kelulusan mereka di SKB, namun ada curhatan seseorang yang cukup berkesan bagi saya.
Namanya H. Ia mendaftar di salah satu instansi pusat yang salah satu bagian SKBnya adalah wawancara.
Persis usai wawancara ia mengadukan kegundahannya lantaran semua potensi dan prestasi yang ia sampaikan ke pewawancara, hanya disambut dengan sedikit ledekan dari pewawancara.
"Tapi lulus kuliah Anda kan pekerjaannya nggak nyambung sama sekali dengan disiplin ilmu dan formasi yang Anda lamar?", ujarnya menirukan kata-kata pewawancara.
Ia semakin berkecil hati manakala tahu salah satu pesaingnya, ada yang menjadi pegawai non-PNS di instansi yang ia lamar, dan sehari-hari piawai melaksanakan Tupoksi di formasi tersebut.
Namun keadaan berbalik 180 derajat manakala beberapa hari lalu pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB keluar.
Namanya tetap bertengger di urutan teratas dan menjadi satu-satunya peserta yang lulus di formasi itu.
Ia pun mengaku masih tidak menyangka diterima lantaran itu pertama kalinya H mendaftar CPNS.
Bertahun-tahun lulus kuliah dan bekerja di perusahaan swasta ia enggan mendaftar cuma karena banyak teman dan kerabat yang menceritakan tentang kecurangan maupun KKN dalam proses rekruitmen CPNS.
H sadar diri, dia tak punya koneksi apalagi anggaran berlebih jika memang dugaan temannya terbukti.
Sulung dari empat bersaudara itu, lulus SMP memilih mendaftar di SMK ketimbang SMA.
Menariknya, justru di SMK itulah ia mendapatkan kesempatan masuk UGM dari jalur undangan (PMDK).
Namun lantaran orang tuanya keberatan dengan biaya hidup H jika kuliah di perantauan maka kesempatan emas itu ia tinggalkan.
Ia pun lantas bekerja sebagai kasir di salah satu supermarket hingga akhirnya ia teringat bahwa sebagai juara nasional karya tulis semasa SMK, ia juga mendapat tawaran beasiswa di beberapa universitas swasta di Jakarta.
Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sembari mengambil beasiswa yang ditawarkan salah satu universitas swasta di Jakarta.
Di sela-sela kesibukan kerja dan kuliahnya, waktu itu ia menggagas pendirian Sekolah Bingkai Jalanan di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Sekolah ini kemudian berkembang menjadi tempat anak-anak kelompok marjinal dalam memperoleh pendidikan dasar.
Keberadaannya yang kemudian dinilai membantu mencerdaskan kalangan marjinal anak-anak jalanan yang belum tersentuh pendidikan menarik perhatian media hingga Kompas TV pun pernah meliputnya.
Berasal dari keluarga pas-pasan dan lama mendidik kaum marginal, ia pun termakan dengan kisah-kisah koleganya yang terlanjur memiliki stigma negatif terkait rekruitmen CPNS.
Akhirnya pandemi pun tiba. H akhirnya mencoba mendaftar CPNS, lantaran memang supermarket cukup terdampak pendapatannya di masa pandemi.
Saat SKD, ia belajar sendiri tanpa Bimbel. Dan skor SKD-nya mencapai 471.
Lama lulus kuliah namun bekerja di bidang yang sama sekali tak terkait dengan disiplin ilmunya, H memutuskan untuk mengambil Bimbel SKB Â seharga Rp 199 ribu, demi persiapan menghadapi CAT SKB dan wawancara.
Diterima CPNS tanpa KKN dalam seleksi CPNS 2021, rupanya membuat H sadar bahwa ia terlalu suudzon dengan proses rekruitmen CPNS.
Di titik ini saya sadar bahwa membentuk citra dan membangun reputasi bagi sebuah instansi pemerintah, memang selalu penuh tantangan.
Terlebih kini media sosial memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik.
Calon Dosen yang tadi merasa dicurangi pun saya yakin sadar betul dengan kekuatan media. Itu lantaran di akun linkedin terpampang nyata bahwa ia juga merupakan peneliti, jurnalis, dan analis data terkait digital media, studi media, dan media intelligence.
Sebagai seorang Coach yang menjadi fasilitator belajar untuk sekitar 90-an peserta SKB 2021, saya menyadari betul bahwa pada umumnya mereka yang memiliki skor tertinggi SKD memang memiliki kualitas-kualitas istimewa yang memang dibutuhkan oleh negeri ini.
Sangat disayangkan jika hanya karena ulah segelintir oknum tak bertanggungjawab, keseluruhan proses seleksi yang telah menghabiskan dana yang cukup besar dari APBN itu justru menyisakan sikap skeptis yang turun temurun. Hingga bakat-bakat luar biasa negeri ini enggan masuk berkontribusi untuk pembangunan negeri ini.
Jika tahun ini rekruitmen dosen menjadi perdebatan lantaran ada pihak lain yang  beranggapan bahwa dosen nonPNS  pun layak diperhatikan lantaran sudah lama mengajar di formasi tersebut, itu perlu menjadi perhatian BKN.
Seperti halnya rekruitmen guru yang menyediakan jalur PPPK, mengapa rekruitmen dosen pun tak menyediakan jalur serupa.
Dengan adanya jalur PPPK, dosen non-PNS Â yang lama mengabdi, terwadahi. Namun perguruan tinggi juga tak kehilangan potensi-potensi unggul dari pendaftar umum (dari luar institusi), lantaran disediakannya jalur non-PPPK.
Namun saya yakin, dengan jam terbang BKN yang cukup tinggi dan melintas zaman, semua pengalaman di 2021 bakal menjadi pelajaran berharga.
Sebab diakui ataupun tidak, rekruitmen CPNS adalah pintu masuk seseorang ke dalam birokrasi.
Jika wajah/tampilan rekruitmennya sudah sarat kontroversi, khawatirnya hal itu juga akan berdampak pada kepercayaan publik atas kesungguhan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di negeri ini.
Semestinya kita bisa belajar dari reformasi birokrasi yang dilakukan di China.
Perkembangan ekonomi Tiongkok yang spektakuler seperti yang kita saksikan sekarang ini adalah buah dari reformasi administrasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping sejak 1982-1992.
Reformasi administrasi di Tiongkok tersebut, telah membuat struktur administrasi lebih praktis dan responsif dalam pembangunan ekonomi.
Menurut evaluasi Bank Dunia terhadap negara-negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan.
Evaluasi yang tertuang dalam laporan bertajuk Doing Business tersebut antara lain menyebutkan negara-negara yang memiliki regulasi yang lebih ramping dan efisien menikmati pertumbuhan eknomi lebih tinggi.
Serupa dengan Negeri Tirai Bambu, penyederhanaan prosedur usaha baru di Ethiopia yang memangkas 80 persen biaya telah mendongkrak usaha baru sebesar 50 persen hanya dalam rentang waktu 12 bulan. Hal yang hampir sama terjadi di Turki dan Maroko, meski angkanya lebih rendah, namun angka pertumbuhan usaha barunya sebesar 20 persen .
Calon PNS hasil rekrutmen tahun 2021 ini harus dipilih dari calon-calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidangnya.
Mereka yang lolos di tahun ini, diharapkan menjadi suntikan darah segar bagi organisasi birokrasi yang selama ini dicitrakan lambat, lemah, dan kurang profesional.
Mereka harus mampu memperbaiki kinerja birokrasi guna perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bukannya malah ikut larut dalam sistem yang telah terbangun selama ini.
