Di Indonesia korupsi masih marak terjadi, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi budaya bangsa dan korupsi patut dilestarikan. Ini terbukti setiap tahun kasus korupsi selalu meningkat dan jumlah uang yang di korupsi sangat fantastis. Tidak hanya pejabat pemerintah saja namun anggota POLRI juga ada yang tersandung kasus korupsi.
Padahal di Indonesia sendiri sudah ada badan khusus yang menangani masalah korupsi yaitu KPK. Namun sampai saat ini KPK masih belum efektif dalam menjalani tugasnya. Ini sangat berbeda dengan badan-badan pemberantas korupsi seperti di Singapura dan China yang terbukti sukses dalam memberantas korupsi. Karena mereka tidak memandang status seseorang yang melakukan korupsi. Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah jelas hukuman mati bagi koruptor namun sampai saat ini belum terlaksana. Selain dengan melakukan pemiskinan kepada pelaku korupsi, seharusnya hukuman mati juga harus dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pihak atau orang lain yang ingin melakukan korupsi.
Kasus korupsi yang baru-baru ini marak terjadi adalah ‘pungli’. Pungli juga termasuk korupsi, karena korupsi bukan melulu mengambil uang negara namun juga suap dan pemerasan. Di berbagai daerah di Indonesia pungli masih banyak terjadi. Biasanya yang melakukan aksi pungli adalah oknum polisi dan juga DISHUB. Padahal hal ini tidak dibenarkan, tidak ada aturan yang memperbolehkan pungli. Karena maraknya kasus pungli sampai diadakan operasi besar-besaran dan dari operasi tersebut pula banyak yang tertangkap tangan melakukan pungli. Tidak hanya di jalan-jalan namun di kantor polisi juga pernah ada oknum polisi yang tertangkap tangan meminta uang kepada masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan STNK. Tentu hal ini sangat meresahkan masyarakat, karena polisi yang seharusnya mampu mengayomi dan melindungi masyarakat malah menjadi bank berjalan yang selalu melakukan pungutan liar.
Tentu saja hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memberi penilaian negatif terhadap kinerja dan lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik. Sangat disayangkan jika pemerintah masih tetap tidak bisa menegakkan hukuman yang sesuai bagi si ‘tikus berdasi’. Karena sudah jelas dampak korupsi tidak hanya terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat, namun juga terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Harapan masyarakat adalah pemerintah dan badan yang menangani kasus korupsi yaitu KPK, bisa memberantas korupsi yang saat ini makin menjamur dan memberi dampak negatif yang luar biasa bagi masyarakat dan negara. Diharapkan kinerja KPK bisa lebih efektif lagi, juga para komisioner KPK tidan pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Jadi hukum bisa ditegakkan dan dilaksanakan seadil-adilnya. Supaya bangsa ini bisa menjadi salah satu negara maju dengan tidak adanya kasus korupsi dan hutang negara bisa segera dilunasi. Ada baiknya jika tanamkan kejujuran di setiap kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah. Karena faktor terbesar adalah moral yang kurang kuat.
