Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang memiliki arti kota (city). Kebijakan adalah aktifitas yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan sebuah masalah dan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan awal.
Kebijakan pendidikan muncul dikarenakan adanya permasalahan-permasalahn yang sering muncul di lingkup pendidikan. Salah satu faktor munculnya permasalahan adalah adanya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman 2016). Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam visi misi pendidikan dengan tujuan agar pendidikan dapat tercapai melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Mark Olsen (Rian Nugroho, 2008:36) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi negara dalam persaingan global, sehingga kebiijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.
Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Polah kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum diterapkan secara maksimal. Hal ini sebenarnya merupakan unsur penting karena Sekolah Dasar dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita-cita bangsa.
Pendidikan menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia, hal ini dianggap penting karena pada dasarnya pendidikan adalah proses belajar yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Sesuai dengan sabda Nabi yang artinya “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat” tidak ada batasan usia dalam menuntut ilmu. Dapat dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan beradapan manusia yang terus mengalami dinamika sesuai dengan zaman yang ada. Perkembagan dunia pendidikan di Indonesia saat ini banyak mengalami perubahan dan kemuajuan yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor yang memperngaruhi adalah landasan pendidikan yang digunakan. Landasan kebijakan pendidikan menjadi pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum di suatu negara yang kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang tersebut.
Kebijakan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan tentu memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Agustino,2008). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi dan memberikan pemngawaasan terhadap kegiatan pendidikan agar tujuannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
Dalam proses pembuatan kebijakan tentu ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati, umumnya proses implementasi kebijakan pendidikan menguunkan empat pendekatan yaitu :
- Pendekatan struktural.
Pendekatan yang bersifat top down dengan melihat bahwa perancangan, pengimplementasian dan evaluasi kebijakan dilakukan secara struktural. - Pendekatan prosedural dan manajerial.
Pendekatan ini mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan daripada penataan prosedur pelaksana. - Pendekatan perilaku.
Pendekatan yang memandang bahwa pelaku kebijakan adalah perilaku manusia, kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik. - Pendekatan politik.
Pendekatan politik lebih fokus pada daktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperhambat penerapan kebijakan pendidikan.
Selanjtnya adalah upaya bersama dalam mewujudkan serta mengevaluasi kebijakan yang telah di tetapkan dan di implementasikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
