Mohon tunggu...
Fikri Hadi
Fikri Hadi Mohon Tunggu... IG / Twitter: @fikrihadi13

Sekjen Organisasi Sosial Persatuan Al-Ihsan

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Sumpah Pemuda: Momen Menumbuhkan Kebanggaan Berbahasa Indonesia di Tingkat Perguruan Tinggi

28 Oktober 2020   15:10 Diperbarui: 28 Oktober 2020   15:18 32 5 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sumpah Pemuda: Momen Menumbuhkan Kebanggaan Berbahasa Indonesia di Tingkat Perguruan Tinggi
Dokumentasi Pribadi.

Pada September 2020, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada pidato tersebut, Presiden Joko Widodo menggunakan Bahasa Indonesia sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres yang disahkan pada 30 September 2019 tersebut adalah dalam rangka menjalankan amanat dari Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Presiden Joko Widodo tersebut salah satunya adalah dalam rangka memperkenalkan Bahasa Indonesia kepada dunia Internasional. Bila melihat dari sudut pandang historis, penggunaan Bahasa Indonesia merupakan implementasi dari keputusan pada Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Salah satu poin dari keputusan tersebut adalah "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia." Pada perkembangan selanjutnya, Bahasa Indonesia diusahakan untuk menjadi salah satu bahasa internasional. Bahkan ditegaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Sayangnya, banyak yang berpandangan negatif terhadap diberlakukannya Perpres tersebut. Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa adanya Perpres tersebut adalah agar Presiden Joko Widodo mempunyai celah untuk menghindari menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris pada forum internasional. Padahal Perpres adalah dalam rangka menjalankan amanat UUD maupun UU.

Dan harus diingat bahwa sebelum terjun di dunia politik, Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha ekspor impor di bidang mebel. Bahkan beliau mempunyai banyak rekan di luar negeri. Bahkan nama 'Jokowi' itu diberikan oleh salah satu rekan kerja beliau yang merupakan Warga Negara (WN) Prancis. Sehingga beliau pasti bisa berbahasa Inggris walaupun mungkin secara pengucapannya (pronunciation) tidak sefasih penutur asli (native speaker) bahasa Inggris.

Pada sudut pandang penggunaan Bahasa Indonesia pada generasi muda, tampak mereka lebih suka menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Sebagai contoh ketika mengungkapkan opini di media sosial seperti Twitter atau menulis informasi tambahan di bawah foto (caption) di Instagram, generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Mereka memandang bahwa seseorang yang berpendapat menggunakan bahasa Inggris lebih berwawasan terbuka (open-minded) daripada yang tidak menggunakan bahasa Inggris.

Yang lebih kejam lagi, pengguna media sosial atau biasa disebut netizen di Indonesia sering mengkritik secara kasar kepada orang lain yang melafalkan bahasa Inggris secara salah atau menulis bahasa Inggris tidak sesuai dengan kaidah struktur gramatikal bahasa (grammar). Yang lebih aneh lagi, netizen justru memuji orang dari luar negeri khususnya tokoh terkenal apabila menggunakan Bahasa Indonesia walaupun secara pelafalan terdapat kekeliruan. Singkatnya, netizen Indonesia kasar terhadap sesama orang Indonesia dan halus terhadap orang asing, apalagi bila orang asing tersebut terkenal.

Pada sudut pandang penggunaan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, justru kontradiksi dengan arah kebijakan terhadap perkembangan Bahasa Indonesia oleh Pemerintah. Sebagai contoh pada kalangan dosen. Dosen dengan pangkat kelas atas seperti Profesor dan Lektor Kepala berkewajiban untuk menulis untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terakreditasi. Sedangkan dosen dengan pangkat menengah seperti Lektor ataupun yang masih berpangkat Asisten Ahli, harus sering menulis di jurnal internasional terakreditasi untuk mudah naik pangkat dikarenakan poinnya lebih tinggi daripada menulis di jurnal nasional. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap luaran dari suatu penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, yang mana pada tingkatan penelitian dan pengabdian kelas atas, diwajibkan untuk mempublikasikan di jurnal internasional ataupun prosiding internasional.

Padahal, jurnal-jurnal tersebut menggunakan bahasa resmi PBB, khususnya bahasa Inggris. Kementerian terkait seolah juga tidak ada usaha agar Bahasa Indonesia dapat diakui sebagai salah satu bahasa yang dapat digunakan pada jurnal internasional terakreditasi. Bahkan jurnal-jurnal Indonesia yang terbit di Indonesia dan sudah terakreditasi internasional juga menggunakan bahasa Inggris.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN